Karawang, KPonline – Konsolidasi FSPMI Karawang digelar di Aula Masjid Al Ghammar, Telukjambe Timur, Karawang, pada Selasa (3/2/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden KSPI sekaligus Ketua Majelis Nasional FSPMI Said Iqbal, Presiden DPP FSPMI Riden Hatam Aziz, Sekretaris Jenderal DPP FSPMI Sabilar Rosyad, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat Suparno, Sekretaris Umum PP SPL FSPMI Supriyanto, Ketua Umum PP SPAMK FSPMI Furqon, Ketua KC FSPMI Karawang, perwakilan KC FSPMI Kabupaten Purwakarta, Bandung, Subang, Cianjur dan Cirebon serta jajaran pengurus PC SPA FSPMI dan PUK SPA FSPMI Karawang.
Dalam orasinya, Said Iqbal mengingatkan kembali proses estafet kepemimpinan DPP FSPMI pada Kongres VI tahun 2021. Ia menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan saat itu berlangsung cepat dan damai melalui musyawarah mufakat.
“Hanya dalam waktu satu jam, estafet kepemimpinan DPP FSPMI dari saya kepada Riden Hatam Aziz dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Riden sebagai Presiden dan Sabilar Rosyad sebagai Sekjen DPP FSPMI periode 2021–2026,” kenang Said Iqbal.
Selain menyoroti soal kepemimpinan organisasi, Said Iqbal juga menyinggung diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai dasar hukum terbaru penetapan upah tahun 2026. Menurutnya, PP tersebut mengatur kebijakan pengupahan berbasis data ekonomi dan ketenagakerjaan, peran Dewan Pengupahan, serta kewajiban pengusaha menyusun struktur dan skala upah.
Terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat tahun 2026, Said Iqbal menilai Gubernur Jawa Barat telah melanggar PP Nomor 49 Tahun 2025 Pasal 35 huruf i serta arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan UMSK, bukan justru mereduksi nilai UMSK yang telah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan kabupaten/kota se-Jawa Barat.
“Kami menuntut Gubernur Jawa Barat untuk patuh pada aturan dan menetapkan UMSK yang adil bagi buruh,” tegas Said Iqbal.
Konsolidasi ini menjadi momentum penguatan organisasi sekaligus penegasan sikap FSPMI dalam memperjuangkan kepemimpinan yang solid serta kebijakan pengupahan yang berkeadilan. (Yanto)



