Surabaya, KPonline – Baru pertama kali ini terjadi, buruh bermalam di kantor pemerintahan. Antara nekat atau terpaksa, mungkin itulah ungkapan pas menggambarkan tindakan ratusan buruh PT. Pakerin yang menginap di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan No. 110, Alun-alun Contong, Bubutan, Surabaya (12/09/2025).
Bagaimana tidak, sebagai simbol pemerintahan, disaat aksi demontrasi disoroti banyak pihak karena menimbulkan kerusuhan, bentrokan serta penjarahan yang terjadi belakangan di Indonesia. Ratusan buruh PT. Pakerin malah melaksanakan aksi demontrasi dan menginap di kantor Pemerintah Provinsi.
Keputusan buruh melakukan demontrasi dan berujung menginap di kantornya Khofifah Indar Parawansa itu tidak terlepas dari buntunya penyelesaian mengenai upah yang 4 bulan belum dibayar dan nasib mereka yang terancam PHK.
Sore sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemprov Jatim sudah mengundang owner PT. Pakerin untuk menyelesaikan permasalahan upah buruh. Sayangnya pada pertemuan tersebut, belum titik temu dan tidak jelas solusinya.
Ratusan massa aksi yang sudah letih, karena paginya melakukan pengawalan sidang PKPU di PN Surabaya, kemudian bergeser ke kondominium Tunjungan Plaza untuk mendesak owner memenuhi undangan, akhirnya kecewa dan mendatangi kantor Pemprov melampiaskan kegalauan.
Mereka meminta Gubernur selaku pemegang otoritas tertinggi di Jatim untuk memperhatikan nasib mereka dan memberikan solusi agar permasalahan tidak berlarut-larut. Mengingat para buruh telah lebih dari 5 bulan melakukan aksi di berbagai tempat dan lokasi di Surabaya namun nasibnya belum pasti.
Meskipun tindakan buruh ini tergolong nekat dan kurang etis, namun bagaimana lagi dan kemana lagi mereka mengadu. Perjuangan harus terus dilanjutkan, selain urusan perut karena 4 bulan belum dibayar upah serta THR nya. Munculnya ancaman PHK sangat berdampak pada nasib anak istri dan masa depan keluarga mereka.
Ratusan buruh PT. Pakerin yang menggelar aksi demonstrasi dan menginap di pelataran Pemprov menarik perhatian publik dan pengguna jalan yang melintas. Mereka memasang tenda, menggelar alas dan memasang berbagai poster tuntutan untuk menunjukkan alasan dan tujuan aksi.
Buruh ingin menunjukkan bahwa pemerintah harus mengambil peran menyelesaikan permasalahan masyarakat dan buruh menolak aksi pengrusakan atau penjarahan yang menjauhkan dari esensi aksi.
“Pemerintah harus hadir dan mengambil peran setiap permasalahan masyarakat, sedini mungkin dan semaksimal mungkin. Jangan biarkan kami, kaum buruh kelaparan dan menjadi korban PHK kepentingan. Mungkin kami merusak pemandangan, namun kami tidak merusak demokrasi dan menghancurkan tatanan”, ujar Cemot salah satu kordinator aksi.
Dari malam hingga pagi hari, terlihat puluhan aparat TNI Polri terus berjaga memantau situasi. Aksi berjalan tertib dan kondusif, lalu lintas di depan kantor Pemprov juga terpantau lancar. Apakah buruh memang sulit mendapatkan keadilan dan kesejahteraan di negeri sendiri?
Kontributor Jawa Timur
Mbah Gondrong
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
