Jakarta, KPonline-Melanjutkan estafet perjuangan yang telah dirajut sejak era reformasi, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) resmi menggelar Kongres VII di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, selama tiga hari, Minggu–Selasa (8–10 Februari 2026). Kongres ini mengusung tema Bangga Berjuang Bersama FSPMI, sebuah penegasan identitas sekaligus perlawanan atas berbagai kebijakan yang dinilai kian menekan kelas pekerja.
Kongres VII bukan sekadar agenda rutin lima tahunan. Lebih dari itu, forum tertinggi organisasi ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menentukan arah perjuangan buruh metal Indonesia di tengah situasi ketenagakerjaan yang masih penuh ketimpangan. Dari isu upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourcing, hingga ancaman fleksibilitas tenaga kerja yang terus dilegitimasi regulasi, semua menjadi latar yang menguatkan urgensi kongres ini.
Dari SPMI ke FSPMI: Lahir dari Rahim Reformasi
Sejarah FSPMI tidak bisa dilepaskan dari gelombang reformasi 1998. Berakar dari Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (SP-LEM) di bawah SPSI Reformasi, FSPMI lahir melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Garut, Jawa Barat, pada 4–7 Februari 1999. Tepat pada 6 Februari 1999, Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) dideklarasikan sebagai organisasi buruh yang berdiri mandiri, bebas dari intervensi negara maupun pengusaha.
Tokoh awal seperti Drs. H. Thamrin Mosii sebagai Presiden dan R. H. Endang Thamrin sebagai Sekretaris Jenderal meletakkan fondasi perjuangan SPMI. Pada fase awal, SPMI masih bersifat unitaris, namun semangat perlawanan terhadap ketidakadilan di tempat kerja telah menjadi napas utama organisasi.
Evolusi Kongres dan Konsolidasi Perlawanan
Perjalanan panjang itu kemudian menemui titik penting pada Kongres ke-II di Lembang (28 Agustus–1 September 2001). Dalam kongres ini, SPMI bertransformasi menjadi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dengan sistem federatif yang mewadahi berbagai sektor strategis seperti SPEE, SPAMK, SPL, SPDG, dan SPAI. Perubahan ini bukan sekadar soal struktur, melainkan strategi memperluas medan perjuangan buruh metal.
Nama Ir. H. Said Iqbal mulai mencuat sebagai tokoh kunci. Di bawah perannya sebagai Sekretaris Jenderal (2001–2006), FSPMI tidak lagi hanya berkutat pada konflik internal pabrik, tetapi masuk ke ranah advokasi sosial yang lebih luas, seperti jaminan kesehatan dan pensiun.
Momentum perlawanan semakin menguat pada Kongres ke-III (2006) dan Kongres ke-IV (2011). FSPMI dikenal luas sebagai motor aksi-aksi besar nasional menuntut upah layak dan menolak outsourcing. Pada periode ini pula, FSPMI menegaskan posisinya sebagai pilar utama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan diterima sebagai anggota International Metalworkers’ Federation (IMF) pada November 2011 di Sydney, Australia.
Melawan Fleksibilitas dan Omnibus Law
Kongres ke-V di Surabaya (2016) memperjelas garis perjuangan dengan menetapkan enam isu utama, mulai dari upah minimum hingga pendidikan serikat pekerja. Sementara itu, Kongres ke-VI pada Februari 2021, yang digelar di Purwakarta di tengah pandemi COVID-19, menjadi salah satu fase paling politis dalam sejarah FSPMI. Kongres ini secara tegas menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai mereduksi hak-hak buruh.
Dari kongres tersebut, Riden Hatam Aziz terpilih sebagai Presiden FSPMI periode 2021–2026, dengan mandat berat, menjaga konsistensi ideologi perjuangan buruh di tengah tekanan regulasi pro-pasar. Tak hanya itu, Awalnya adalah strategi Konsep, Loby, Aksi (KLA) digunakan sebagai strategi perjuangan FSPMI.
Kemudian, berdasarkan pengalaman dan realitas yang ada, ditambahkan politik. Sehingga, di Kongres VI FSPMI yang diselenggarakan di Purwakarta. Strategi Perjuangan pun bertambah menjadi Konsep, Loby, Aksi dan Politik (KLAP).
Kongres VII: Menentukan Arah, Menguatkan Barisan
Kini, Kongres VII FSPMI hadir sebagai kelanjutan sekaligus penentu arah baru. FSPMI menegaskan tetap berada di garis depan melawan praktik kerja tidak adil, mengawal upah layak, memperjuangkan jaminan sosial, serta mendorong lahirnya kebijakan politik yang berpihak pada pekerja.
Tema Bangga Berjuang Bersama FSPMI bukan sekadar slogan. Ia adalah seruan ideologis bahwa di tengah gempuran sistem yang kerap meminggirkan buruh, solidaritas dan organisasi tetap menjadi senjata utama. Kongres VII menjadi bukti bahwa FSPMI tidak hanya hidup dari sejarah, tetapi terus bergerak untuk memastikan masa depan kaum buruh tidak ditentukan sepihak oleh kekuasaan dan modal.
Di Ancol, di ruang-ruang sidang kongres itu, sejarah panjang perlawanan buruh metal kembali dirajut. Estafet perjuangan diteruskan. Bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilawan dan dimenangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com