Jakarta, KPonline-Kongres V Partai Buruh menjadi ruang penting bagi penyampaian suara masyarakat kecil dari berbagai daerah, termasuk Papua. Dalam forum tertinggi partai tersebut, Sekretaris Partai Buruh Provinsi Papua, Petrus Daunema, memaparkan secara gamblang kondisi nyata kehidupan masyarakat Papua yang menurutnya masih jauh dari kata sejahtera, meski hidup di tanah yang dikenal kaya akan sumber daya alam.
“Papua selalu dikenang sebagai negeri yang kaya, tetapi kenyataannya masyarakat di sana tidak kaya. Bahkan masih hidup dalam kemiskinan,” ujar Petrus saat menyampaikan pandangannya dalam rangkaian Kongres V Partai Buruh yang diselenggarakan di Golden Boutique Hotel, Jakarta. Selasa, (20/1/2026).
Ia menjelaskan, pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi baru seperti Papua Pegunungan dan Papua Selatan justru berdampak pada menurunnya kemampuan fiskal daerah.
Hal itu membuat kemandirian ekonomi masyarakat semakin sulit dipastikan. Sebagian besar warga Papua masih menggantungkan hidup dari hasil laut dan pertanian tradisional, yang kini semakin tidak menentu.
“Untuk mendapatkan ikan saja, nelayan harus pergi berkilo-kilo ke tengah laut. Hasil tangkapan yang dibawa ke pasar belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sektor pertanian pun kondisinya sama sulitnya,” kata Petrus.
Dalam konteks isu nasional, Petrus juga menyoroti kebijakan dan wacana yang dilontarkan pemerintah pusat yang menurutnya menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat adat Papua. Ia menyebut ada penolakan keras dari masyarakat terhadap sejumlah agenda nasional yang dianggap tidak berpihak dan terkesan dipaksakan.
“Kami sebagai pimpinan partai politik di Papua sudah menyatukan pemikiran dengan beberapa partai lain untuk mendorong aspirasi masyarakat kecil ini agar bisa didengar. Kongres V Partai Buruh ini kami anggap sebagai puncak perjuangan politik untuk menitipkan suara masyarakat adat Papua,” tegasnya.
Ia berharap, rekomendasi yang disampaikan dalam kongres dapat diteruskan ke tingkat pusat dan diwujudkan dalam aksi-aksi politik Partai Buruh, sehingga pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, benar-benar mendengar jeritan masyarakat Papua.
Lebih jauh, Petrus menekankan bahwa harapan utama masyarakat Papua adalah kehidupan sosial yang berkeadilan, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ia menilai selama ini bantuan sosial dari pemerintah daerah belum tepat sasaran dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat kecil.
“Masyarakat Papua menginginkan keadilan sosial. Bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran. Dan, nilai Pancasila tentang keadilan sosial itu justru tidak hidup dan tidak bernyawa di tanah Papua,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar negara mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. “Kalau di Papua, Pancasila tidak bisa hidup dengan nyata. Dan, kehidupan sosial yang adil dan damai itu bukan hanya harapan Papua, tapi harapan kita semua,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com