Jakarta, KPonline-Kongres Perempuan Indonesia yang diinisiasi oleh unsur perempuan Partai Buruh hari ini resmi memperkenalkan Manifesto Perjuangan Politik Perempuan Pekerja. Dokumen tersebut muncul sebagai respons strategis terhadap dinamika ekonomi global dan krisis ekologi yang menempatkan perempuan pekerja pada posisi rentan, sekaligus menawarkan jalan tengah melalui perspektif “Feminisme Pancasila”.
Berbeda dengan narasi gerakan yang bersifat sektoral, Manifesto kami memposisikan perjuangan perempuan pekerja sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Manifesto kami menekankan bahwa kesejahteraan perempuan pekerja bukan sekadar isu gender, melainkan fondasi stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia.
Reposisi Perempuan: Dari Objek Menjadi Subjek Strategis
Salah satu poin krusial dalam Manifesto yang kami susun adalah pergeseran paradigma terhadap tubuh dan peran perempuan. Menggunakan lensa Feminisme Pancasila, manifesto kami menegaskan bahwa tubuh perempuan pekerja bukanlah sekadar alat produksi dalam mesin ekonomi, melainkan “Amanah Kehidupan” yang menopang keberlanjutan generasi bangsa.
Kami memandang perlindungan terhadap hak reproduksi dan kesehatan perempuan bukan sebagai beban biaya bagi negara atau pengusaha, melainkan investasi strategis bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia.
Ekonomi Perawatan sebagai Kepentingan Nasional
Manifesto kami juga menyoroti “Kerja Perawatan” (Care Work) seperti pengasuhan anak dan perawatan keluarga, yang selama ini dianggap sebagai ranah domestik yang tidak bernilai ekonomi dan dianggap sebagai tugas kodrati bagi perempuan. Kongres Perempuan Indonesia mendesak agar negara hadir untuk melembagakan kerja perawatan sebagai kepentingan publik.
Poin-poin utama yang diusung meliputi:
1. Mendorong penyediaan layanan publik (seperti daycare terjangkau) untuk mengurangi beban ganda perempuan pekerja.
2. Memastikan bahwa perjuangan kelas pekerja tidak meninggalkan isu-isu spesifik perempuan seperti kesetaraan upah dan ruang aman dari kekerasan.
3. Memperluas payung perlindungan hukum bagi pekerja informal, pekerja domestik, dan pekerja platform digital yang jumlahnya terus meningkat.
4. Mendorong dan memastikan keterwakilan substantif perempuan kelas pekerja di dalam organisasi hingga politik elektoral.
Manifesto Kongres Perempuan Indonesia secara tegas meminta negara untuk tidak hanya berperan sebagai regulator pasar, tetapi sebagai penjamin etika publik. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Manifesto kami merupakan ajakan kolaborasi bagi seluruh elemen bangsa untuk melihat bahwa kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai tanpa kemandirian dan perlindungan terhadap perempuan pekerja. Kongres berharap Manifesto Perempuan Pekerja dapat menjadi acuan kebijakan bagi pemerintah dan partai politik dalam menyusun agenda pembangunan yang lebih inklusif dan bermartabat.
Tentang Kongres Perempuan Indonesia
Kongres Perempuan Indonesia merupakan forum konsolidasi perempuan dari berbagai sektor (buruh pabrik, pekerja domestik, tenaga medis, pekerja kreatif, dan tani) yang bertujuan untuk merumuskan agenda politik substantif bagi perempuan pekerja dari akar rumput hingga tingkat nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com