Makassar, KPonline – Gabungan dua konfederasi dan beberapa federasi serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Indonesia (API) Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap buruknya kinerja instansi ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan norma ketenagakerjaan yang dinilai tidak berjalan maksimal. Para buruh menuntut evaluasi total terhadap kinerja Disnaker Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan.
“Instansi Disnaker Kota dan Provinsi ini bermasalah dan perlu evaluasi total. Monitoring terhadap pelanggaran ketenagakerjaan belum dijalankan, sementara pelanggaran normatif oleh pengusaha masih marak terjadi,” tegas Aditya Aji S.Sos, koordinator lapangan aksi tersebut.
Hal senada juga disampaikan Bung Sukrianto, pengurus PC SPAI FSPMI Makassar Raya. Ia menyoroti masih banyak perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan dan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami hadir untuk mendesak Disnaker agar menjalankan pengawasan secara serius. Apalagi masih banyak pekerja yang tidak terdaftar BPJS dan menerima upah di bawah UMP. Dalam momentum May Day ini, penting bagi kita untuk memastikan transparansi alokasi anggaran ketenagakerjaan agar tidak terjadi penyimpangan,” ujar Sukrianto.
Perwakilan massa aksi juga diterima oleh anggota DPRD Kota Makassar. Mereka menyampaikan permintaan agar Komisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Walikota dan Kepala Disnaker.
“Kami tinggal menunggu. Mudah-mudahan dalam minggu ini ada panggilan untuk RDP dengan Walikota dan Kepala Dinas Tenaga Kerja,” pungkas Agus Toding, perwakilan dari GSBMIK.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
