Purwakarta, KPonline-Di tengah dinamika gerakan buruh yang semakin kompleks, Pimpinan Pusat (PP) Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar rapat di Purwakarta. Senin, (2/3/2026).
Rapat ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum konsolidasi serius untuk membedah pertanggungjawaban organisasi, memperkuat perencanaan, dan membenahi tata kelola keuangan yang dinilai masih menyisakan persoalan teknis maupun sistemik.
Dalam giatnya, jajaran pengurus PP SPAMK FSPMI duduk satu meja membahas berbagai persoalan strategis organisasi. Khairul Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) PP SPAMK FSPMI dalam arahannya menegaskan bahwa setiap langkah organisasi harus dilandasi pemikiran yang sehat dan terukur.
“Kalau dalam konteks pemikiran yang sehat, ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kita. Apa yang kita kelola, apa yang kita putuskan, harus bisa dipertanggungjawabkan secara organisasi,” tegasnya.
Ia mengingatkan, organisasi sebesar SPAMK tidak boleh berjalan tanpa arah yang jelas. Setiap bidang harus memiliki program kerja yang konkret, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Tidak boleh lagi ada program yang hanya menjadi dokumen tanpa implementasi nyata.
Dalam rapat tersebut, perhatian khusus juga diberikan pada bidang hubungan internasional. Ketua Umum menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi setiap relasi yang dibangun organisasi.
“Minimal ada catatan resmi tentang hubungan yang kita kelola. Jangan sampai ada relasi yang sifatnya subjektif, tanpa dokumentasi yang jelas di media dan administrasi organisasi,” ujarnya.
Penegasan ini menunjukkan kesadaran bahwa di era globalisasi, jaringan internasional bukan sekadar simbol prestise, melainkan bagian dari strategi memperkuat posisi tawar buruh di tingkat nasional maupun global. Namun tanpa tata kelola yang rapi, relasi hanya akan menjadi formalitas.
Kemudian, Ketua Umum juga menyerukan transformasi pola pikir dan pola kerja. Ia menyebut bahwa SPAMK sebagai bagian dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia harus menjadi role model kelompok usaha dan organisasi serikat pekerja yang modern.
“SPAMK kita harus lebih cerdas, lebih proaktif, dan lebih inovatif. Kita punya tanggung jawab terhadap tantangan zaman,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan industri otomotif dan komponen mesin saat ini semakin berat: otomatisasi, efisiensi, hingga tekanan global supply chain. Jika serikat pekerja tidak bergerak cepat, maka anggota yang akan terdampak langsung.
Karena itu, ia mendorong agar setiap bidang benar-benar menjalankan program kerja yang telah dirancang. Kendala harus dibahas secara terbuka, bukan disembunyikan.
“Kalau ada kendala, diskusikan. Jangan dipendam. Perencanaan tanpa evaluasi itu percuma,” pungkasnya.
Salah satu kritik tajam yang disampaikan dalam rapat adalah pola kerja yang terlalu menitikberatkan tanggung jawab pada satu orang. Akibatnya, evaluasi menumpuk tetapi tidak terselesaikan secara kolektif.
“Kemarin evaluasi banyak, tapi tidak terkelola dengan baik. Jangan lagi menitikberatkan pada satu orang. Ini organisasi, bukan kerja individu,” kata Khairul Bakrie.
Ia mengingatkan bahwa bidang-bidang yang sudah ada dan program yang telah dirumuskan sejatinya telah diuji oleh pengalaman. Tinggal bagaimana konsistensi pelaksanaannya.
Selanjutnya, bagian yang paling menyita perhatian dalam rapat adalah soal keuangan organisasi. Ketua Umum menegaskan pentingnya separasi, pengelolaan, dan akurasi data keuangan.
Ia mengakui adanya kendala teknis dalam sistem input pembayaran yang berdampak pada ketidaksinkronan pencatatan. Misalnya, pembayaran iuran bulan Januari yang dilakukan tanggal 10 Januari justru tercatat di bulan berikutnya karena sistem membaca tanggal input, bukan periode pembayaran.
“Ini kendala sistem. Ketika input tanggal 10, dia masuk bulan berikutnya. Padahal itu pembayaran bulan berjalan. Ini harus kita evaluasi,” ungkapnya.
Ketua Umum bahkan menyinggung pertanyaan krusial: apakah harus mengejar kekosongan data sejak 2021, atau fokus merapikan data 2025 ke depan?
“Logikanya, 2021 sudah selesai dalam fase kompleksnya. Apakah kita kejar semua, atau kita fokus bereskan yang sekarang? Ini harus jadi keputusan bersama”.
Pernyataan ini menjadi refleksi bahwa pembenahan administrasi tidak bisa setengah-setengah. Tanpa data yang akurat, organisasi akan kesulitan mengambil keputusan strategis.
Masalah batas maksimal pembayaran pegawai dan kendala input di sistem BP (Bendahara Pusat) juga menjadi pembahasan serius. Tabel pembayaran yang terlihat bolong-bolong ternyata menyimpan persoalan teknis pencatatan.
Ketua Umum menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut kredibilitas organisasi.
“Keuangan ini soal kepercayaan. Kalau tidak akurat, kita sendiri yang akan dirugikan,” tegas Khairul Bakrie.
Ia meminta agar pengelolaan keuangan ke depan berbasis perencanaan yang jelas, evaluasi rutin, serta sistem yang diperbaiki agar tidak lagi terjadi perbedaan antara realisasi dan pencatatan.
Rapat PP SPAMK FSPMI di Purwakarta ini menjadi momentum penting pembenahan internal. Di tengah gempuran isu ketenagakerjaan nasional, dari ancaman PHK hingga tekanan efisiensi industri, organisasi buruh tidak boleh rapuh dari dalam.
Ketua Umum menutup arahannya dengan pesan tegas:
“Kita ini organisasi perjuangan. Tapi perjuangan tanpa manajemen yang rapi akan lemah. Program harus jalan, evaluasi harus jelas, dan keuangan harus transparan,” tutup Khairul Bakrie.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com