Bogor, KPonline — Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK FSPMI) DKI Jakarta, Tri Widyanto, secara resmi menutup Rapat Kerja Unit Kerja (Rakernik) PUK SPAMK FSPMI PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Head Office periode 2024–2027, Sabtu (21/11/2026).
Mengusung tema “Bersatu dalam Pergerakan, Berdaulat dalam Perjuangan”, pidato penutupan Tri Widyanto menjadi sorotan tajam lantaran membongkar realitas pahit pengupahan di Ibu Kota sekaligus melayangkan peringatan keras soal upaya pelemahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di sektor otomotif.
Dalam arahannya yang lugas dan mengigit, pria yang akrab disapa Bung Tri tersebut menyoroti disparitas tajam antara tingginya biaya hidup di Jakarta dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang baru saja diputuskan naik sebesar 7,1% (menjadi Rp6,13 juta). Angka ini dinilai masih tertinggal dibandingkan wilayah penyangga seperti Kota Bekasi yang upahnya diproyeksikan menembus Rp6,4 juta.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan FSPMI menghapus klausul diskriminatif “khusus Astra Group” dalam pembahasan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta di Dewan Pengupahan merupakan kemenangan krusial. Kendati demikian, Bung Tri mengkritik keras argumen manajemen perusahaan yang kerap mengeklaim bahwa upah pekerja sudah berada di atas standar sektoral.
”Tidak ada kesadaran atau kebaikan dari manajemen tanpa adanya dasar aturan yang mengikat. Selisih Rp30.000 hingga Rp40.000 saja tidak akan diberikan jika tidak ada regulasi yang memaksa. Kebaikan semu tanpa payung hukum hanya akan membuat pekerja di atas masa kerja satu tahun terjebak dalam stagnasi struktur skala upah,” tegas Bung Tri di hadapan jajaran pengurus, pleno, dan Garda Metal PT YIMM.
Bung Tri memaparkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan—yang menggantikan rezim UU Cipta Kerja—merupakan buah dari konsistensi perlawanan buruh di jalanan maupun lobi politik. Regulasi baru ini memperketat syarat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kini wajib melalui proses bipartit dan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sehingga menutup celah PHK sepihak yang sebelumnya marak terjadi.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan paling nyata saat ini adalah tren ofensif pengusaha di sektor otomotif yang berupaya mendegradasi isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Mengacu pada prinsip hukum perdata bahwa perjanjian hanya bisa diubah melalui kesepakatan kedua belah pihak, Bung Tri menginstruksikan PUK PT YIMM untuk memperkuat benteng internal.
Ia menekankan bahwa pimpinan pusat maupun cabang hanya berfungsi sebagai supporting system dan solidaritas. Nasib kesejahteraan pekerja PT YIMM sepenuhnya bergantung pada daya tawar dan kekuatan anggota di dalam pabrik.
Urgensi Mayoritas di Bipartit: Dengan komposisi keanggotaan FSPMI di Head Office (HO) PT YIMM yang masih berada di kisaran 15% di tengah keberadaan tujuh serikat pekerja lainnya, Bung Tri mendesak dilakukannya konsolidasi agresif dan terukur. Tanpa posisi mayoritas dalam forum bipartit, suara FSPMI berisiko kalah dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.
Konsolidasi Militan Menjawab Tantangan
Menutup arahannya, Bung Tri mengapresiasi militanitas jajaran pleno PUK PT YIMM yang rela mengorbankan waktu libur dan potensi upah lembur (overtime) demi mengevaluasi kinerja organisasi. Ia meminta seluruh struktur organisasi meninggalkan pola gerakan reaktif dan beralih pada pengorganisiran berbasis data, advokasi cerdas, serta pendekatan langsung kepada pekerja yang belum berserikat maupun yang sempat terpecah.
”Yamaha adalah salah satu inisiator berdirinya FSPMI di Jakarta. Jangan pernah mencederai sejarah perjuangan para senior kita. Jadikan hasil Rakernik ini sebagai pijakan konsolidasi nyata untuk merebut kembali marwah dan kesejahteraan buruh PT YIMM,” pungkasnya sebelum mengetuk palu penutupan yang disambut gemuruh pekik perjuangan peserta Rakernik.