Karawang, KPonline – Menjelang aksi nasional buruh pada 28 Agustus 2025, Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Karawang, Ramli, menegaskan bahwa Karawang siap bergabung bersama ribuan buruh lainnya yang akan menggelar aksi serentak di depan Gedung DPR RI, Jakarta, serta di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Ramli menjelaskan, aksi ini membawa dua tuntutan utama, yaitu kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5% serta revisi RUU Pemilu untuk redesign sistem Pemilu 2029.
“Alasan Partai Buruh menuntut kenaikan upah tersebut didasarkan pada perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Selain itu, revisi RUU Pemilu diperlukan untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih adil pada Pemilu 2029,” ujar Ramli usai Rakercab I Partai Buruh di Sekretariat Exco Karawang, Selasa (26/8/2025).
Selain dua isu utama tersebut, Ramli juga menegaskan enam tuntutan lain yang akan disuarakan pada aksi 28 Agustus, yakni:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM): Penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.
2. Stop PHK & Bentuk Satgas PHK: Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pembentukan Satgas PHK.
3. Reformasi Pajak Perburuhan: Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7.500.000 per bulan, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, serta penghapusan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
6. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.
Ramli menegaskan bahwa Exco Partai Buruh Karawang akan memaksimalkan partisipasi massa untuk turun ke jalan bersama ribuan buruh lainnya.
“Saat ini kami menunggu instruksi dari DPP apakah titik aksi difokuskan di DPR RI, Istana Negara, atau keduanya. Yang jelas, buruh Karawang siap ikut bersuara dan aksi bersama secara damai” tegas Ramli.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
