Jakarta, KPonline-Polemik terbesar di jagat otomotif dan kebijakan publik tahun ini (2026) hadir ke permukaan setelah pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara mengumumkan rencana impor 105.000 unit mobil pickup dan truk ringan dari India senilai sekitar Rp 24,66 triliun untuk memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Mobil-mobil itu akan dipasok oleh dua raksasa otomotif India. Mahindra dan Mahindra Ltd. yang menyediakan 35.000 unit Scorpio Pickup, serta Tata Motors yang akan memasok 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Namun bukannya disambut baik. Rencana impor ini disorot oleh DPR RI dan berbagai kalangan karena dianggap mengabaikan industri otomotif dalam negeri yang selama ini jadi tumpuan ekonomi dan penopang jutaan pekerja.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa kontrak raksasa tersebut seharusnya jadi peluang besar bagi pabrikan dalam negeri, bukan malah dijadikan alasan mendatangkan barang dari luar negeri yang jelas-jelas bisa dipenuhi oleh industri nasional.
Tak hanya DPR, KADIN Indonesia pun ikut angkat suara. Wakil Ketua Umum KADIN Saleh Husin menyebut kebijakan impor pickup setara dengan bunuh diri industri lokal, padahal pabrikan seperti Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, dan Isuzu di tanah air memiliki kapasitas produksi yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 105.000 unit per tahun.
Komunitas otomotif dan barisan serikat pekerja juga ikut mengutuk keras keputusan pemerintah itu.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Purwakarta, Fuad BM, mengingatkan bahwa pickup asal India pernah masuk ke Indonesia sebelumnya, seperti Tata dan Mahindra, namun berakhir gagal di pasar karena minim peminat. Menurutnya, meski harganya murah, mutu dan teknologi kendaraan tersebut tetap kalah jauh jika dibandingkan dengan produk yang sudah mapan di pasar Indonesia.
“Mutu kendaraan itu kurang baik, dan kalau rusak, suku cadangnya gak ada, dealer gak ada di Indonesia. Ini tindakan gegabah!” tegas Fuad BM dalam pernyataannya kepada media.
Fuad mempertanyakan, kenapa pemerintah lebih memilih impor dari India sementara kendaraan dalam negeri seperti Suzuki Carry PickUp, Daihatsu Gran Max, Toyota Triton, Isuzu Traga, Mitsubishi Pajero, atau Mitsubishi L300 sudah terbukti lebih kompetitif? Pernyataan ini langsung mengundang dukungan dari banyak pekerja industri dan konsumen otomotif yang merasa pilihan impor tersebut sama sekali tidak masuk akal.
Tak hanya urusan nasionalisme industri, Kementerian Perindustrian sendiri menyatakan keprihatinan berat terhadap rencana impor ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan bahwa tindakan itu berpotensi besar memicu PHK massal di industri otomotif dalam negeri, karena kapasitas produksi lokal sebenarnya mampu mencapai sekitar 1 juta unit pickup per tahun.
Dampak domino dari impor massal ini bukan sekadar hilangnya peluang kerja, tetapi juga efek buruk bagi rantai pasok komponen dalam negeri, teknologi otomotif nasional, dan kemampuan pasar domestik untuk tumbuh dan berinovasi.
Sementara itu, pihak PT Agrinas Pangan Nusantara membela langkahnya dengan mengatakan bahwa alasan impor dilakukan karena produksi lokal belum bisa segera memenuhi skala kebutuhan besar program Koperasi Merah Putih tanpa mengganggu sektor logistik lainnya. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan impor dilakukan demi memberi “pilihan” kepada masyarakat dan efisiensi harga, karena harga produk India disebut sekitar setengah dari harga kompetitor di pasar saat ini.
Rencana impor 105.000 kendaraan pickup dari India bukan hanya sekadar urusan logistik operasional koperasi desa. Ini sudah berubah menjadi simbol konflik antara kebijakan pemerintah yang tergesa-gesa dan kepentingan strategis industri nasional, antara produk luar negeri yang belum jelas kualitasnya dan pemberdayaan industri dalam negeri yang tengah bergulat dengan tantangan global.
Dengan adanya kritik dari legislatif, pengamat industri, dan tokoh serikat pekerja seperti Fuad BM, pertanyaan besar pun tersisa. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini. Rakyat kecil, industri nasional, atau kepentingan segelintir pihak yang berorientasi profit jangka pendek?
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com