Medan,KPonline, – Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran perusahaan untuk menghasilkan produk. Unsur-unsurnya meliputi:
1.Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris.
2.Gaji dan tunjangan Direksi.
3.Gaji dan tunjangan seluruh tenaga kerja (buruh) dari level tertinggi hingga terendah.
4.Biaya bahan baku.
5.Overhead biaya pabrik.
6.Berbagai jenis pajak, dari mulai pajak resmi hingga tidak resmi seperti biaya gratifikasi berkedok koordinasi
7.Biaya lain yang terkait langsung maupun tidak langsung kepada proses produksi.
Ketika beban biaya produksi sangat tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan, yang terancam bukan hanya neraca keuangan, tetapi juga nasib ribuan buruh. Untuk mencegah kerugian dan kebangkrutan, perusahaan biasanya melakukan efisiensi, termasuk merasionalisasi tenaga kerja. Dampaknya, PHK massal sulit dihindari.
Tingginya biaya produksi disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu pemicu utamanya adalah tarif pajak yang tinggi, yang memicu kenaikan harga jual produk. Akibatnya, produk sulit bersaing di pasar karena daya beli masyarakat rendah, sehingga penjualan menurun dan produk bertumpuk digudang.
Dalam upaya mengurangi biaya produksi, perusahaan melakukan efisiensi dengan merasionalisasi jumlah buruhnya, sebahagian buruh di PHK massal dan menambah target beban kerja kepada buruh yang tersisa.Langkah ini diambil agar harga produk tetap kompetitif di pasar sesuai dengan daya beli masyarakat.
PHK MASSAL TIDAK BISA DIHALANGI PEMERINTAH.
PHK massal adalah konsekuensi logis dari efisiensi. Tidak ada perusahaan yang bersedia terus beroperasi jika harus merugi, sehingga pemerintah sekalipun tidak dapat menghalangi ataupun mencegahnya dan PHK massal sebagai akibat perusahaan melakukan efisiensi bukan merupakan bentuk kejahatan.
DAMPAK PHK MASSAL
PHK massal memicu dan berdampak kepada.
1.Lonjakan angka pengangguran.
2 Penurunan daya beli masyarakat.
3.Perlambatan pertumbuhan ekonomi.
4.Hilangnya sebagian sumber penerimaan negara dari PPh Pasal 21 dari gaji buruh.
Selain itu, PHK massal juga menimbulkan masalah sosial, meningkatnya kemiskinan, ketidakstabilan sosial, gangguan keamanan akibat kriminalitas, hingga maraknya aksi demonstrasi.
PERAN PEMERINTAH DALAM KENAIKAN BIAYA PRODUKSI
Pemerintah berperan dan memiliki andil sebagai salah satu faktor pemicu kenaikan biaya produksi, terutama melalui kebijakan pajak serta biaya-biaya administrasi lainnya.
Naiknya tarif pajak serta biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah otomatis meningkatkan biaya produksi, yang berimbas pada daya saing produk di pasar.
PERAN SERIKAT BURUH/BURUH.
Organisasi serikat buruh yang ada disuatu perusahaan merupakan salah satu organ yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan, demi menghindari terjadinya PHK massal maka serikat buruh memiliki kewajiban untuk mengontrol dan menganalisa semua kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung kepada biaya produksi, sebab Rp 1 (satu rupiah) yang dikutip oleh pemerintah ke perusahaan bebannya kepada produksi dan yang menanggung bebannya adalah buruh yang bekerja langsung dibagian produksi.
Demikian juga halnya dari akibat kebijakan pemerintah kemudian perusahaan melakukan PHK massal, yang menanggung akibatnya adalah buruh beserta keluarganya. (Anto Bangun)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com