Deli Serdang,KPonline, – Menjelang akhir tahun 2025, peran strategis kepala daerah menjadi sorotan utama dalam upaya pengendalian inflasi yang kian mengkhawatirkan. Menteri Dalam Negeri HM Tito Karnavian menegaskan, para kepala daerah tidak hanya dituntut untuk aktif, tapi harus menempatkan prioritas utama pada pengendalian harga komoditas pangan pokok yang menjadi biang keladi lonjakan inflasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Oktober 2025 mencapai 2,86 persen secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,04. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2021, dan kelompok penyumbang utama inflasi berasal dari makanan, minuman, dan tembakau dengan angka inflasi sebesar 4,99 persen.
Komoditas seperti cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras menjadi pendorong utama inflasi pada kelompok pangan ini, dengan andil masing-masing 0,06%, 0,04%, dan 0,02% terhadap inflasi bulanan. Sedangkan beras dan bawang merah tercatat memberikan andil deflasi masing-masing 0,01% dan 0,03% pada bulan yang sama.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah pada Program 3 Juta Rumah, yang turut diikuti Bupati Deli Serdang dr H Asri Ludin Tambunan melalui zoom meeting di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (4/11) Tito Karnavian menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap pengendalian komoditas pangan utama ini.“Kepala daerah harus segera menyesuaikan strategi dengan mengedepankan enam langkah konkrit pengendalian inflasi.
Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi implementasi nyata di lapangan yang berdampak langsung terhadap ketersediaan dan harga pangan untuk masyarakat luas,” ujar Tito.
Enam langkah tersebut meliputi:Penyelenggaraan pasar murah secara rutin melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), guna menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau langsung ke tangan konsumen.
Inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional dan distributor untuk memantau dan mencegah praktik penimbunan atau spekulasi harga.Penguatan kerja sama antar daerah penghasil komoditas utama (Kerja Sama Antar Daerah atau KAD) demi kelancaran distribusi dan stabilisasi harga.Optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi harga secara cepat dan tepat sasaran.Pengawasan ketat atas rantai pasok agar tidak ada hambatan distribusi yang bisa mendorong kenaikan harga.
Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk respons cepat menghadapi kondisi pasar yang dinamis.Menteri Tito juga mengingatkan agar kepala daerah menghindari pemborosan anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dana tersebut sebaiknya dialihkan untuk program pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.
Pesan ini penting mengingat saat ini masyarakat menghadapi tantangan ekonomi yang berat, dan stabilitas harga pangan menjadi kunci utama. Kepala daerah seperti Bupati Deli Serdang diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan langkah-langkah efektif tersebut.
Dengan pengendalian inflasi yang berhasil, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah pun dapat terus didorong, memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat menjelang akhir tahun. (MP)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com