Bekasi, KPonline – Kebijakan terbaru Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terkait anak sekolah menuai kritik dari banyak kalangan. Ada yang mendukung kebijakan ini, namun ada juga yang menentangnya.
Kang Dedi Mulyadi atau KDM menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan mereka yang benar-benar tidak mampu dan terancam putus sekolah karena tidak masuk ke sekolah negeri. Ia berharap kebijakan ini dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Kebijakan ini khusus untuk anak yang terancam putus sekolah karena tidak bisa masuk di sekolah Negeri, harapannya pihak sekolah atau dinas pendidikan selektif dalam pelaksanaanya,” ungkap Bapak Aing sapaan akrab Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut menurut dia sebagai pemimpin harus memilih kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
“Saya harus berani mengambil risiko. Bagi saya inilah risiko yang saya harus hadapi karena berpihak pada rakyat,” kata Dedi dalam keterangan pers, Jumat, 11 Juli 2025.
Dia menjelaskan ada banyak risiko yang harus ditanggung oleh pemimpin karena kebijakannya di bidang pendidikan ini.
“Kebijakan saya ambil karena menginginkan anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah. Bagi saya risiko itu tidak ada masalah,” jelasnya.
Namun, beberapa kalangan mengkritik kebijakan ini karena dianggap tidak efektif atau tidak adil bagi sebagian masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, ada juga yang mendukung kebijakan ini dan berharap bahwa kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu.
Kebijakan ini masih akan terus dibahas dan dievaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com