Batam,KPonline – Buruh FSPMI Kota Batam yang hari ini melakukan aksi damai sebagai bagian dari aksi damai serentak FSPMI se-Indonesia, menyambangi Kantor Pemerintahan Kota Batam. Sejak pagi (28/8), mereka berkumpul di titik kumpul yang berada di depan Stadion Temenggung Abdul Jamal Kota Batam. Hari ini mereka akan menuju ke Kantor Pemerintahan Kota Batam menyampaikan tuntutan yang digaungkan secara nasional dan juga daerah.
Diantara tuntutan tersebut, adalah :
Adapun 9 tuntutan aksi yang akan disuarakan yaitu:
1. Hapus outsourching dan tolak upah murah (HOSTUM)
2. Stop PHK, bentuk Satgas PHK.
3. Reformasi pajak perburuhan.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnimbuslaw.
5. Berantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
6. Revisi RUU Pemilu.
7. Manajemen tandatangi dan daftarkan PKB PT Djitoe Mesindo.
8. Hapus UWTO <200 m² karena memberatkan masyarakat.
9. Pembinaan K3 di Kota Batam.
Yapet Ramon, Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam dalam orasinya, dia menyoroti tentang isu daerah yang disampaikan saat ini, terutama masalah K3 di Kota Batam. Seperti diberitakan di banyak media lokal Kota Batam, hampir setiap bulan dalam tahun 2025 ini terjadi kecelakaan kerja. Ramon sangat miris dengan kejadian ini, yang artinya pengawasan terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kota Batam sangat lemah sekali.
Firmansyah, S.Sos., M.Si. yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, di dampingi juga oleh Kapolresta Barelang Komisaris Besar Zaenal Arifin menemui buruh FSPMI yang menyambangi kantor Pemerintahan Kota Batam. Dalam pertemuan ini, Ramon menyampaikan petisi yang berisi 9 tuntutan nasional dan daerah diatas, agar ditandatangani oleh Pemerintah Kota Batam sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kota.
Selain 9 tuntutan yang disebutkan diatas, Ramon sebagai Konsultan Cabang FSPMI Kota Batam banyak menyampaikan hal-hal lain yang memberatkan buruh-buruh Kota Batam khususnya, terkait pembahasan UMK Batam tahun depan, potongan pajak penghasilan yang sangat besar, hingga kecelakaan kerja, disampaikan kepada wakil Pemerintahan Kota Batam yang menemui.



