Surabaya, KPOnline — Kantor Wilayah BPJS Kesehatan Jawa Timur dijadwalkan akan menjadi lokasi aksi demonstrasi yang digelar oleh Jamkeswatch pada Kamis (16/10/25). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk rasa prihatin terhadap regulasi yang dinilai telah menghilangkan hak-hak pekerja, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ketua Koordinator Wilayah Jamkeswatch Jatim, yakni Nuruddin Hidayat, aksi tersebut akan mengangkat tiga isu utama yang menjadi sorotan para buruh. Pertama, menuntut BPJS Kesehatan agar tetap memberikan jaminan layanan kesehatan kepada peserta PPU yang status kepesertaannya nonaktif akibat kelalaian pemberi kerja.
Kedua, Jamkeswatch mendesak pemerintah melalui BPJS Kesehatan, Kejaksaan RI, dan lembaga terkait lainnya untuk menagih biaya layanan kesehatan yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja yang menunggak iuran.
Ketiga, organisasi buruh ini menolak keras kebijakan yang dianggap merampas hak pekerja atas jaminan sosial kesehatan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan pemberi kerja.
Jamkeswatch berharap, melalui aksi ini seluruh pihak terkait termasuk BPJS Kesehatan, pemerintah, dan aparat penegak hukum dapat bersinergi mencari solusi yang berpihak pada pekerja. “Kami ingin regulasi yang lebih adil dan melindungi hak-hak pekerja, bukan justru membebani mereka akibat kelalaian pihak lain,” ujar Nuruddin Hidayat, dalam pernyataannya saat melakukan rapat koordinasi di Omah Perdjoeangan.
Aksi yang rencananya akan berlangsung di halaman Kantor Wilayah BPJS Kesehatan Jawa Timur, Surabaya, ini diharapkan berjalan tertib dan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem jaminan sosial kesehatan bagi pekerja di seluruh Indonesia.
(Bobby/Surabaya)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
