Purwakarta, KPonline – Sejarah FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) kembali bergejolak di tempat kelahirannya, Garut. Menanggapi dugaan praktik union busting (pemberangusan serikat) yang terstruktur di PT. Pratama Abadi Industri (JX2), DPW FSPMI Jawa Barat mengeluarkan seruan aksi solidaritas masif. Aksi pertama direncanakan melibatkan sekira 500 orang massa aksi pada 3 Desember 2025, dengan janji akan mengerahkan jumlah yang jauh lebih besar pada aksi-aksi berikutnya.
Garut: Tumpah Darah Perjuangan dan Ancaman Terkini
Bagi FSPMI, Garut bukan sekadar kota, melainkan simbol sejarah. Organisasi ini didirikan di Hotel Tirta Gangga, Garut, pada 6 Februari 1999, sebagai transformasi dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI). Semangat ini diperkuat oleh Wahyu Hidayat, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Serikat Pekerja Automotif dan Komponen (SPAMK) FSPMI Purwakarta, yang menegaskan peran FSPMI sebagai kekuatan penyeimbang.
“Garut adalah tempat kelahiran FSPMI yaitu tanggal 6 Februari 1999. Alhamdulillah FSPMI selalu tampil sebagai pionir pergerakan buruh sebagai kekuatan penyeimbang. Perjuangan BPJS Kesehatan sebagai salah satu buahnya. Sekalipun belum sempurna, orang miskin boleh sakit.”
Namun, semangat bersejarah ini kini diuji oleh permasalahan utama di PT JX2, di mana terindikasi adanya pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kebebasan Berserikat, meliputi:
1. PHK Sepihak dan Massal: Pemutusan hubungan kerja terhadap Ketua PUK dan pengurus serikat tanpa alasan objektif yang jelas.
2. Kriminalisasi Pimpinan Serikat: Adanya upaya pemidanaan terhadap Ketua PUK yang disinyalir sebagai bentuk tekanan dan intimidasi.
3. Sanksi Sistematis: Penjatuhan sanksi secara beruntun dan terkoordinasi terhadap pengurus lain, bertujuan melemahkan struktur serikat.
Rencana Aksi dan Ultimatum Untuk melawan tirani ini, FSPMI telah menetapkan Rencana Aksi yang tegas:
•Tujuan Aksi Target dan Seruan Mobilisasi Massa Tolak Union Busting
•Mendesak perusahaan menghentikan intimidasi dan pemberangusan serikat.
Aksi Pertama (3 Des 2025): dengan massa peserta aksi kurang lebih 500 Orang, Menuntut perusahaan untuk mempekerjakan kembali seluruh pengurus yang di-PHK.
Aksi Berikutnya: Jumlah massa dipastikan akan semakin banyak. Dan masih mengusung tema yang sama yakni Hentikan Kriminalisasi, Mendesak penghentian upaya kriminalisasi terhadap Ketua PUK. Menuntut Pemerintah. Kemudian, mendesak pemerintah bertindak tegas dan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan.
Perlawanan ini pun disuarakan melalui lirik lagu FSPMI berjudul “Macan Besi” yang ditulis oleh Wahyu Hidayat, sebagai manifestasi komitmen FSPMI untuk bersolidaritas:
Satu kawan disentuh, seribu tangan bergemuruh
Kami tak cari musuh, hanya laksana satu tubuh
Lawan! Takkan ku biarkan pekik ini mati
Walau tirani datang hendak menghakimi
ancaman PHK dan kriminalisasi
Karena Garut, tumpah darahnya FSPMI.
Perjuangan Jaminan Sosial: Melawan Kebijakan yang Tidak Adil
Selain berjuang di level industrial, FSPMI melalui Jamkeswatch terus menjadi pionir di level kebijakan publik, khususnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
FSPMI secara konsisten menolak kebijakan yang berpotensi membebani rakyat miskin, seperti rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). FSPMI berpendapat bahwa kesehatan adalah hak dasar, dan menuntut pemerintah mencari solusi fiskal (seperti mengoptimalkan dana cukai rokok) ketimbang membebankan rakyat.
Aksi di Garut dan advokasi JKN adalah dua sisi dari mata uang yang sama: upaya FSPMI untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang menjamin hak-hak normatif dan hak dasar sosial, agar cita-cita bahwa “orang miskin boleh sakit” dapat terwujud sepenuhnya, tanpa terkendala intimidasi perusahaan maupun kebijakan negara yang tidak adil.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com