Jakarta, KPonline – Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Karawang turut ambil bagian dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Redesain Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, yang diselenggarakan di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/7/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang strategis bagi Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB) dalam menggulirkan wacana reformasi pemilu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan antara pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Seminar ini juga disiarkan secara daring melalui YouTube, sehingga dapat menjangkau kader-kader dari berbagai daerah di Indonesia.
Delegasi KC FSPMI Karawang hadir bersama sejumlah pengurus dari struktur organisasi FSPMI, antara lain:
Ramli (Wakil Ketua II KC FSPMI Karawang Bidang Antar Lembaga, Aksi, dan Politik sekaligus Ketua Exco Partai Buruh Karawang)
Arief Wicaksono, S.H., M.H. (Wakil Ketua IV Bidang Hukum dan Advokasi)
Rahmat Binsar, S.T. (Sekretaris Wakil Ketua IV Bidang Hukum dan Advokasi sekaligus Ketua PC SPAI FSPMI Karawang)
Hasan, S.Pd.I. (Perwakilan PC SPL FSPMI Karawang)
Ari Nugraha (Perwakilan PC SPA FSPMI Karawang)
Bayu Nugraha (Perwakilan PC SPAMK FSPMI Karawang)
Kusyanto (Perwakilan PC SPEE FSPMI Karawang)
Menurut Ramli, seminar ini menjadi wadah intelektual sekaligus konsolidasi politik dalam memperkuat dukungan terhadap perubahan sistem pemilu yang lebih demokratis dan adil.
“Ini bukan hanya diskusi, tapi juga gerakan politik. FSPMI Karawang bersama Partai Buruh melihat putusan MK sebagai fondasi penting untuk mendesain ulang sistem pemilu 2029 yang lebih terstruktur dan berpihak pada rakyat,” ungkap Ramli kepada tim media.
Senada dengan itu, Rahmat Binsar menegaskan bahwa FSPMI Karawang sejalan dengan sikap politik KSP-PB dan berkomitmen mengawal implementasi Putusan MK tersebut.
“Putusan MK ini sudah final dan mengikat. Sekarang saatnya pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk segera menyesuaikan regulasi dan sistem teknisnya. Redesain pemilu adalah keniscayaan,” tegas Rahmat.
Rahmat juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus menggaungkan tagar kampanye #WeStandWithMK sebagai bentuk dukungan terhadap supremasi konstitusi dan demokrasi yang sehat.
Seminar nasional ini menghadirkan pembicara-pembicara penting, di antaranya:
Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi RI pertama
Mochammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Said Salahudin, Wakil Presiden Partai Buruh Bidang Kepemiluan
Perwakilan serikat pekerja dari KSPI, KSPSI AGN, dan KSBSI dalam wadah Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB)
Melalui momentum ini, Partai Buruh dan elemen gerakan buruh (FSPMI) menegaskan kembali komitmennya untuk mewujudkan sistem demokrasi elektoral yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kelas pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
