Pelalawan, Kponline- Sebuah pertemuan penting namun penuh tanda tanya berlangsung di Senyaman Coffee, Jalan Mesjid Raya, Pangkalan Kerinci Kota, Jumat (28/11/2025). Pertemuan tersebut mempertemukan jajaran kepolisian dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau dan Pelalawan. Kehadiran personel intelkam dan pimpinan serikat pekerja membuat publik bertanya: ada apakah gerangan? Apa yang sesungguhnya dibahas di balik meja diskusi yang berlangsung hangat namun sarat ketegangan itu?
Dalam pertemuan tersebut hadir Kasat Intelkam Polres Pelalawan Iptu Irmansyah, Kanit 3 Sosbud Aipda Isromi, serta perwakilan Intelkam Polda Riau, Panit 3 Ipda Alvi. Sementara dari pihak serikat hadir Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, dan Ketua KC FSPMI Pelalawan, Yudi Efrizon. Secara formal, agenda pertemuan bertujuan membangun komunikasi, menguatkan harmonisasi, dan menjaga stabilitas Kamtibmas. Namun isi pembahasan justru jauh lebih keras dan menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan yang selama ini dianggap dibiarkan mengambang.
Ketua KC FSPMI Pelalawan, Yudi Efrizon, menyampaikan kritik tajam mengenai lambannya penanganan persoalan buruh di Pelalawan. Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus berperan aktif, mulai dari pemerintah, aparat, hingga manajemen perusahaan, Terutama PT. RAPP sebuah perusahaan kertas terbesar di Asia. “Semua kasus buruh harus diselesaikan tanpa pengecualian. Kamtibmas aman itu tercipta ketika keadilan ditegakkan. Jika prosesnya terus berbelit, FSPMI akan tetap turun ke jalan,” tegas Yudi.
Sementara itu, Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, melontarkan pernyataan yang tak kalah keras. Ia meminta aparat dan instansi terkait segera melakukan sidak dan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menutupi pelanggaran ketenagakerjaan. Satria secara tegas menuntut proses hukum dijalankan tanpa pandang bulu. “Jika ada perusahaan yang melanggar aturan, apalagi sampai menghilangkan nyawa pekerja, jangan biarkan. Proses hukum harus berjalan. Berikan efek jera, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” ujarnya.
Menanggapi sikap tegas FSPMI tersebut, Kanit 3 Sosbud Polres Pelalawan, Aipda Isromi, meminta agar setiap masalah ketenaga kerjaan bisa dilakukan dengan cara audensi, mediasi dan komunikasi yg baik, juga tentang rencana aksi unjuk rasa dapat terlebih dahulu dikomunikasikan dengan kepolisian. Ia menekankan pentingnya koordinasi agar tidak terjadi gesekan di lapangan. “Diskusikan dulu permasalahannya dengan kami dan instansi terkait. Biarkan kami proses. Aksi harus menjadi langkah terakhir,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan Intelkam Polda Riau, Panit 3 Ipda Alvi, meminta FSPMI menjaga komunikasi yang harmonis dengan seluruh Instansi dan aparat penegak hukum. Ia menilai isu ketenagakerjaan sangat sensitif dan dapat memicu gejolak sosial jika tidak dikelola dengan baik. “Mari saling menjaga Komunikasi dan koordinasi adalah kunci agar setiap persoalan buruh maupun masyarakat bisa diselesaikan tanpa keributan,” tegasnya.
Pertemuan yang berlangsung di sebuah coffee shop ini jadi perhatian publik karena terjadi di tengah maraknya isu pelanggaran ketenagakerjaan, kecelakaan kerja, dan dugaan praktik-praktik perusahaan yang tidak transparan. Meski dikemas sebagai agenda silaturahmi, jelas bahwa pertemuan ini menjadi ruang negosiasi serius antara serikat dan aparat. Publik kini menanti: apakah setelah pertemuan ini aparat benar-benar bergerak menegakkan aturan? Atau justru semuanya akan kembali tenggelam seperti kasus-kasus sebelumnya?
Penulis, Heri
Sumber MP Pelalawan
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com