Jakarta, KPonline-Pembukaan Kongres V Partai Buruh 2026 di Sport Mall, Jakarta (19/1)bukan hanya tentang siapa yang hadir. tetapi tentang siapa yang selama ini absen dari keadilan. Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli membuka pidato dengan daftar penghormatan yang panjang. Nyaris sepanjang antrean rakyat mencari kerja layak, namun sarat makna politik dan ironi demokrasi.
Dengan nada setengah bercanda, setengah satir. Sebuah kalimat ringan yang justru mengunci suasana. Kongres ini sadar betul sedang berdiri di antara formalitas elite dan realitas kelas pekerja. “Kalau orasi biasa, kalau laporan bikin teks,” lanjutnya, mengakui grogi yang jujur, karena laporan adalah soal pertanggungjawaban, bukan sekadar pekik perlawanan.
Satu per satu nama disebut, dari Presiden FSPMI beserta jajaran pimpinan pusat Pusat, Ketua Majelis Rakyat, Majelis Masyarakat, Mahkamah Partai, hingga 11 inisiator pendiri Partai Buruh. Daftar itu lalu melebar ke lintas partai dan organisasi: Mercy Barends (PDIP), Irma Suryani Chaniago (NasDem), Rusdi (PKS), Ilman Ismail (PPP), Benny Ramdhani (Hanura), Tamas (Perindo), hingga perwakilan Gelora, Garuda, Berkarya, BKN, Serikat Perniagaan Kampus, Forum Marga Bergerak, dan jejaring internasional Progressive Alliance.
Namun di balik daftar yang panjang itu, Partai Buruh ingin memastikan politik kembali ke tangan yang selama ini hanya jadi angka statistik. Kongres V disebut sebagai forum tertinggi partai yang akan menentukan arah perjuangan buruh dan rakyat Indonesia ke depan, bukan sekadar ritual lima tahunan, melainkan penanda fase baru perlawanan elektoral dan gerakan sosial.
Sekjen menegaskan, Partai Buruh hadir sebagai alat politik kaum buruh, petani, nelayan, buruh informal, tenaga kesehatan, perempuan, pemuda, dan rakyat termarjinalkan. Sebuah daftar lain. Kali ini bukan nama pejabat, melainkan kelompok yang terlalu sering dihapus dari naskah kebijakan. “Perjuangan Partai Buruh adalah harapan baru,” ujarnya, seraya menggarisbawahi tekad memastikan demokrasi tak hanya milik pemodal dan pemegang jabatan.
Di satu sisi, kongres memamerkan koalisi luas dengan 64 federasi/serikat buruh dan 9 organisasi kerakyatan. Kemudian, disisi lain, realitas hidup layak masih menjadi barang mewah. Maka, kongres ini bukan sekadar soal kursi dan struktur, melainkan soal menyingkat jarak antara panggung dan pabrik, antara mikrofon dan meja makan keluarga pekerja.
Dengan kehadiran delegasi dari 38 Exco provinsi dan 462 kabupaten/kota, Kongres V menegaskan jangkauan nasionalnya. Tetapi pesan penutupnya tajam, yakni panjangnya daftar undangan tak boleh mengalahkan pendeknya langkah nyata. Kongres ini diharapkan melahirkan keputusan yang memotong birokrasi, mematahkan politik upah murah, dan menegakkan mandat konstitusi bukan sekadar menambah paragraf dalam laporan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com