Pelalawan KPonline-
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jamkeswatch Provinsi Riau resmi terbentuk pada 1 Juni 2025. Kegiatan pembentukan pengurus baru ini dilaksanakan di Sekretariat FSPMI Riau, yang beralamat di Jalan Mesjid Raya No. 16, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (01/06/2025).
Dihadiri Oleh Ketua DPW FSPMI Provinsi Riau, Satria Putra, Ketua KC FSPMI Kabupaten Pelalawan, Ketua PC SPPK FSPMI Riau Raya, Martius Effendi, Ketua PC SPAI FSPMI Riau Raya, Wildan Wahyudi.
Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, secara langsung meresmikan pembentukan struktur kepengurusan baru Jamkeswatch Provinsi Riau. Dalam sambutannya, Satria menyampaikan bahwa masa bakti kepengurusan sebelumnya telah berakhir, sehingga diperlukan penyegaran struktur demi keberlangsungan dan efektivitas perjuangan di bidang pengawasan jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan masyarakat pekerja.
“Pembentukan kepengurusan ini bukan sekadar formalitas, tapi merupakan bagian dari proses regenerasi dan penyegaran organisasi. Kita membutuhkan pengurus yang aktif, responsif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu kesehatan masyarakat pekerja”, ujar Satria dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Satria juga menekankan pentingnya peran strategis Jamkeswatch sebagai salah satu pilar utama dalam perjuangan FSPMI. Ia menjelaskan bahwa Jamkeswatch tidak hanya bertugas mengadvokasi kasus-kasus jaminan kesehatan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat pekerja dengan sistem pelayanan publik yang kerap kali masih bermasalah di lapangan.
“Jamkeswatch bukan sekadar tim advokasi. Ia adalah representasi dari keberpihakan serikat buruh terhadap rakyat kecil, khususnya kaum pekerja yang kerap terabaikan hak-haknya dalam sistem pelayanan kesehatan. Maka dari itu, saya tegaskan bahwa seluruh anggota FSPMI di Riau diwajibkan untuk terlibat aktif menjadi relawan Jamkeswatch”, tegasnya.
Satria juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari setiap posisi dalam kepengurusan baru, mulai dari koordinator wilayah, bidang advokasi, komunikasi, hingga pendataan dan dokumentasi kasus. Dengan pembagian peran yang jelas, diharapkan seluruh pengurus mampu bekerja secara kolektif dan terorganisir dalam menyikapi setiap permasalahan jaminan sosial yang muncul di lapangan.
Setelah terbentuknya struktur kepengurusan, Satria menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyusun dan membuat berita acara resmi pembentukan DPW Jamkeswatch Provinsi Riau. Berita acara tersebut menjadi salah satu syarat administratif penting untuk pengajuan penerbitan Surat Keputusan (SK) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Jamkeswatch di Jakarta. Dengan demikian, keberadaan DPW Jamkeswatch Riau secara struktural akan diakui secara nasional dan dapat menjalankan fungsinya secara resmi.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi terbuka dan konsolidasi awal dari para pengurus baru, guna menyusun agenda kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan terbentuknya struktur baru ini, DPW Jamkeswatch Provinsi Riau diharapkan dapat semakin memperkuat perjuangan kaum buruh dalam memperjuangkan hak atas jaminan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas untuk seluruh rakyat pekerja.
Penulis: Heri
Foto: Dokumentasi
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com