Pekanbaru, KpOnline-
Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Riau secara resmi menyatakan sikap untuk tetap tegak lurus mengikuti arahan dan instruksi organisasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI yang berbasis di Jakarta. Sikap ini diambil merespons munculnya upaya sekelompok pihak yang mengatasnamakan organisasi untuk menggelar Kongres dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tandingan di Bekasi pada 6 Maret 2026.
Ketua DPW FSPMI Riau menegaskan bahwa seluruh struktur organisasi di tingkat wilayah Riau hanya mengakui hasil Kongres VII FSPMI dan Munas SPA FSPMI yang telah selesai diselenggarakan secara sah dan konstitusional pada 8 hingga 10 Februari 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Menurutnya, forum tertinggi organisasi tersebut telah menetapkan keputusan-keputusan strategis dan kepengurusan yang memiliki legitimasi penuh sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) federasi.
Menyikapi pergerakan yang dipelopori oleh oknum di internal Serikat Pekerja Elektronik Dan Elektrik (SPEE) FSPMI yang menyatakan tidak setuju dengan hasil Kongres resmi, Ketua DPW FSPMI Riau menyayangkan langkah tersebut. Ia menilai bahwa ketidakpuasan dalam berorganisasi seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal yang tersedia, bukan dengan membuat agenda tandingan yang justru berpotensi memecah belah soliditas buruh di tengah tantangan ketenagakerjaan yang semakin berat.
”Kami memandang upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan dari unsur SPEE tersebut sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan garis komando organisasi. Agenda di Bekasi yang dilabeli ‘Ilegal’ oleh DPP adalah bentuk pengangkangan terhadap konstitusi FSPMI. Oleh karena itu, DPW Riau menginstruksikan kepada seluruh anggota di Bumi Lancang Kuning untuk tidak terlibat atau terpengaruh oleh ajakan tersebut,” ujar Ketua DPW FSPMI Riau dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, pihak DPW Riau menduga adanya kepentingan tertentu di balik pelaksanaan acara di Bekasi yang mencoba mendelegitimasi hasil Kongres Ancol. Ia menekankan bahwa prinsip dasar FSPMI adalah kolektif kolegial dan kepatuhan pada aturan main yang telah disepakati bersama. Segala bentuk forum yang dijalankan di luar prosedur resmi dianggap sebagai gerakan liar yang dapat merusak citra federasi di mata publik maupun mitra kerja.
Ketua DPW FSPMI Riau juga mengimbau kepada seluruh jajaran Pimpinan Unit Kerja (PUK) di wilayahnya agar tetap fokus pada agenda perjuangan kesejahteraan buruh di daerah, daripada terjebak dalam pusaran konflik internal yang tidak produktif. Ia menegaskan bahwa kekuatan FSPMI terletak pada persatuan dan disiplin organisasi, yang mana saat ini mandat kepemimpinan yang sah berada di bawah hasil Kongres Februari lalu.
Sebagai penutup, DPW FSPMI Riau menyatakan akan terus berkoordinasi dengan DPP FSPMI di Jakarta untuk mengambil langkah-langkah organisasi yang diperlukan jika ditemukan pelanggaran disiplin oleh anggota di wilayahnya, penegasan ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa marwah FSPMI sebagai serikat pekerja yang besar dan bermartabat tetap terjaga dari upaya-upaya disintegrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas atas hasil organisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com