Sidoarjo, KPonline — Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian anggota, DPD Jamkes Watch KSPI Kabupaten Sidoarjo menggelar Workshop Jaminan Sosial pada Rabu, 3 Desember 2025 dengan tema : “Mewujudkan Jaminan Sosial yang Berkeadilan Bagi Rakyat.”
Kegiatan ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan dan berlangsung di Hotel Edotel Sidoarjo, Jl. Jenggolo No. 1B, Bedrek, mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB.
Workshop diikuti oleh 60 peserta yang merupakan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di bawah naungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), meliputi SPL FSPMI, SPDT FSPMI, FSP KEP, serta perwakilan Jamkes Watch dari Surabaya dan Kabupaten Gresik.
Hadir sebagai narasumber, dr. Munaqib selaku Kepala KCU BPJS Kesehatan Kabupaten Sidoarjo beserta staf, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo.
Teguhkan Semangat Advokasi di Daerah:
Ketua Panitia Pelaksana, Dani Hertanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa workshop ini dirancang sebagai bekal bagi anggota yang berdiri di garis depan advokasi di tingkat PUK.
Dani berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota di masing-masing wilayah.
“Mari kita tumbuhkan rasa saling tolong-menolong dalam diri setiap anggota,” ujar Dani.
Harapannya, ke depan anggota dapat lebih mempunyai kemampuan untuk mengadvokasi berbagai persoalan di internal organisasi maupun di daerah masing-masing.
Koordinator Daerah Jamkes Watch Kabupaten Sidoarjo, Maimun Toha, turut memperkuat pesan tersebut. Ia berharap semakin banyak anggota yang bersedia menjadi relawan Jamkes Watch, sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu.
Soroti Regulasi 144 Penyakit yang Tak Bisa Dirujuk:
Dalam kesempatan itu, Toha juga menyinggung persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di lapangan, khususnya terkait regulasi “144 penyakit yang tidak bisa dirujuk”.
Menurutnya, regulasi tersebut memang memiliki sisi positif karena mendorong penguatan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, kendala muncul ketika FKTP tidak beroperasi selama 24 jam. Situasi ini sering membuat peserta JKN mengalami dilema saat harus langsung menuju Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) seperti rumah sakit, tetapi ditolak karena dianggap tidak dalam kondisi gawat darurat.
Wujudkan “Sehat Hak Rakyat:
Dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan sering terabaikan akibat mobilitas yang tinggi. Karena itu, melalui workshop ini, Jamkes Watch Sidoarjo berharap lahir kesadaran bersama bahwa akses kesehatan adalah hak rakyat dan harus diperjuangkan.
Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat edukasi, advokasi, dan pelayanan sosial bagi masyarakat, dengan semangat besar untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu: Sehat Hak Rakyat.
Maynang Suhartanto
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com