Surabaya, KPonline— Sebuah kasus kemanusiaan menyita perhatian publik setelah seorang perempuan bernama Hariyati (33), warga Desa Putat Kumpul, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, menjalani operasi caesar untuk melahirkan bayi kembar tanpa kehadiran satu pun anggota keluarga sebagai pendamping. Ia bahkan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kasus ini pertama kali ditangani oleh relawan Jamkes Watch Kota Surabaya, sebuah lembaga di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang bergerak dalam pengawasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Informasi mengenai kondisi darurat pasien diterima oleh relawan pada Senin malam, sekitar pukul 22.00 WIB.
Pasien diketahui awalnya mengalami kontraksi di kawasan Pasar Keputran, Surabaya. Tanpa penanggung atau keluarga yang mendampingi, Hariyati dibawa ke RS SMS untuk penanganan pertama. Namun, kondisi kesehatannya memburuk karena mengalami gangguan pernapasan. Tim medis pun merujuknya ke IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Di RSUD Dr. Soetomo, pasien langsung mendapat penanganan intensif dan harus menjalani operasi caesar darurat di ruang obgyn. Namun yang mengejutkan, tidak ada satu pun pihak keluarga yang bersedia menjadi penanggung jawab medis. Demi menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya, persetujuan operasi akhirnya diwakili oleh Waffiq, Sekretaris Jamkes Watch Surabaya, yang juga menjadi kontak pengaduan resmi relawan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Dr. Soetomo telah berupaya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya, namun belum ada tanggapan resmi dari kedua instansi terkait nasib dan jaminan sosial pasien tersebut.
“Ini bukan pertama kalinya kami temui kasus serupa. Tapi miris sekali ketika seorang ibu harus melahirkan sendirian tanpa perlindungan sosial yang layak,” ungkap Waffiq kepada media. Ia berharap ada respon cepat dari pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk segera memberikan solusi atas status kepesertaan dan perlindungan medis pasien Hariyati.
Jamkes Watch Surabaya menyerukan kepedulian semua pihak terhadap kelompok rentan seperti Hariyati, dan menekankan pentingnya integrasi pelayanan antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan dinas sosial demi menjamin hak-hak dasar warga negara dalam layanan kesehatan.
A. R. P
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
