Jakarta, KPonline — Bertempat di Kantor Berita ANTARA, kantor berita tertua di Indonesia yang dahulu menyebarluaskan Proklamasi Kemerdekaan RI, hari ini digelar Dialog Publik Nasional bertajuk “Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Indonesia Emas 2025.”. Senin (28/7/25).
Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional terkemuka, di antaranya:
1. Prof. Dr. Ascobat Gani (Akademisi Universitas Indonesia)
2. Ahmad Anshori, SH., M.Hum (Pakar Jaminan Sosial)
3. Said Iqbal, SE., ME (Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh)
4. Indra Munazwar (Koordinator BPJS Watch)
5. dan sejumlah narasumber lainnya.
Sebelum dialog dimulai, Bung Said Iqbal dalam konferensi persnya menyatakan sikap secara tegas: menolak penerapan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) dan menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan seharusnya fokus pada peningkatan pelayanan di lapangan, terutama di rumah sakit-rumah sakit seluruh Indonesia, bukan membebani rakyat dengan kebijakan yang tidak pro-publik.

Dalam dialog tersebut, Ahmad Anshori menyoroti bahwa semangat awal BPJS Kesehatan harus kembali pada amanat proklamasi: mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia mengkritik data penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 7,83 juta jiwa, bukan sebagai prestasi, tetapi justru cermin dari kegagalan negara dalam mengatasi kemiskinan.
Sementara itu, Prof. Dr. Ascobat Gani menekankan bahwa reformasi kesehatan nasional harus mencakup aspek pencegahan penyakit, khususnya bagi kaum buruh, demi meningkatkan produktivitas. Ia menyerukan terobosan serius dari pemerintah: “Tidak akan pernah kita makan telur dadar jika kita tidak berani memecahkan telurnya,” ujarnya.
Indra Munazwar dari BPJS Watch menambahkan bahwa kondisi BPJS Kesehatan saat ini telah jauh menyimpang dari cita-cita awal pendiriannya, yang dibangun melalui gerakan Koalisi Advokasi Jaminan Sosial (KAJS).
Dialog yang berlangsung hangat dan kritis ini dipandu oleh Dr. Wahyudi Wibowo, pengamat Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai moderator dari awal hingga akhir acara.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mengawal arah kebijakan jaminan kesehatan nasional, agar tetap berpihak pada rakyat dan mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2025.



