Bandung, KPonline – Maraknya penon-Aktifan peserta BPJS Kesehatan Segmen PBI APBN/APBD yang terjadi di Jawa Barat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jamkeswatch Cirebon angkat bicara di agenda audiensi bersama Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan Kepwil V Jawa Barat yang dilakukan di Gedung Upelkes Dinkes Jabar, Rabu (12/02/2025).
Pasalnya peserta PBI yang di Non-aktifkan justru mayoritas orang kurang mampu yang tidak paham akan sebuah kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah.
Dalam penyampaiannya dihadapan Kadinkes Pemprov. Jabar, dan BPJS Kepwil V Jabar ketua DPD Jamkeswatch Cirebon Joko Suharyanto menyampaikan perihal sudah ditemukannya peserta PBI yang Non-Aktif.
“Saya mewakili wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan(Ciayumajakuning) ke-4 wilayah tersebut tentu masuk dalam regional pengawasan kami dari Jamkeswatch.
Tim kami pun terbagi disetiap daerah dan wilayah tersebut diatas. Berbagai aduan, berbagai temuan banyaknya peserta BPJS Kesehatan Segemn PBI Non-Aktif. Kami tetap meminta solusi secepatnya agar ada sebuah kepastian,” ujar Joko dalam penyampainnya dalam audiensi tersebut.
Joko pun berharap, agar Dinkes Pemprov. Jabar segera memberikan solusinya khususnya diwilayah Cirebon.
“Saya akan intruksikan tim jika memang Pemda setempat akan membenahi sisi layanan kesehatan untuk masyarakatnya di Cirebon. Ayo kita kawal bareng-bareng agar jaminan kesehatan untuk rakyat bisa mudah diakses bagi semua kalangan,” tegas Joko.
Ada pun poin yang dibahas dalam audienasi antara Jamkeswatch KSPI dengan Dinkes, dan BPJS Kepwil V Jabar diantaranya adalah:
1). Tindak lanjut permasalahan jaminan pasien Dhevin Akbiral Nurshadi korban tindak pidana kekerasan asal Kabupaten Subang.
2). Menanyakan wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah mencapai target program “Universal Health Coverage”(UHC).
3). Meminta keseriusan pengawasan pelayanan kesehatan yang di lakukan Dinas Kesehatan pada fasilitas kesehatan disetiap wilayah Jabar
4). Mempertanyakan perihal sumber anggaran serta sasaran subsidi jaminan kesehatan bagi setiap kabupaten/kota yang ada di Pemprov. Jawa Barat.
Masih adanya beberapa pengecualian tentang layanan BPJS Kesehatan yang sudah tercantum dibeberapa regulasinya, tentu rakyat mengharapkan penyempurnaan kabijakan tersebut. Agar layanan kesehatan seluruh rakyat indonesia seutuhnya bisa ditanggung oleh negara. (Jhole)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com