Jakarta, KPonline-Gelombang demonstrasi buruh kembali mengisi akhir tahun 2025. Tuntutan yang disuarakan pun nyaris tak berubah dari tahun ke tahun. Mulai dari upah layak, kepastian kerja, dan jaminan hidup yang manusiawi. Namun di tengah tekanan ekonomi, inflasi, dan biaya hidup yang kian mencekik, perjuangan buruh justru kembali dihantam komentar-komentar sinis yang menyudutkan. “Kurang bersyukur, Kebanyakan demo, Kalau nggak mau ya cari kerja lain, hingga pabrik akan pindah ataupun tutup”.
Fenomena ini bukan sekadar perdebatan di media sosial. Ia mencerminkan krisis empati dan kegagalan kolektif memahami makna perjuangan politik kelas pekerja.
Upah Layak: Tuntutan Dasar, Bukan Kemewahan
Dalam berbagai aksi yang digelar serikat pekerja dalam beberapa waktu belakangan ini, tuntutan buruh masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan biaya hidup rumah tangga pekerja terus meningkat, sementara kenaikan upah kerap tertinggal oleh laju inflasi, kenaikan harga pangan, transportasi, pendidikan, dan perumahan.
Buruh menilai kebijakan pengupahan selama ini lebih berpihak pada stabilitas iklim investasi ketimbang keberlangsungan hidup pekerja. Hal inilah yang mendorong aksi turun ke jalan sebagai saluran terakhir ketika dialog tak lagi didengar.
Namun ironisnya, di saat buruh berjuang mempertahankan daya hidupnya, muncul gelombang komentar publik yang justru menyudutkan mereka.
Tak Bersyukur: Narasi Lama yang Terus Diulang
Komentar yang menyebut buruh tidak bersyukur kerap muncul setiap kali aksi demonstrasi digelar. Narasi ini seolah menempatkan buruh sebagai pihak yang selalu menuntut lebih, tanpa mempertimbangkan realitas kerja dengan upah minimum, kontrak jangka pendek, lembur panjang, dan minim jaminan sosial.
Padahal, menurut berbagai kajian perburuhan, bersyukur tidak pernah berarti diam ketika hak dasar dilanggar. Upah layak, jam kerja manusiawi, dan kepastian kerja adalah hak normatif yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan hadiah dari pengusaha atau negara.
#Hak Politik Buruh yang Dilupakan
Salah satu kritik tajam yang kembali mencuat adalah soal apolitisnya masyarakat terhadap perjuangan buruh, bahkan cenderung mendiskreditkannya.
“Lu nggak akan dapat hak-hak lu kalau lu nggak pernah memperjuangkan hak-hak politik lu,” suatu pernyataan yang menegaskan bahwa hak ekonomi tidak bisa dipisahkan dari hak politik.
Buruh yang turun ke jalan sejatinya sedang menjalankan hak politiknya. Menyampaikan pendapat, mengawasi kebijakan, dan menekan penguasa agar berpihak pada keadilan sosial. Namun dalam sistem politik yang transaksional dan elitis, suara buruh kerap dianggap gangguan, bukan bagian dari demokrasi.
Lebih menyedihkan lagi, perjuangan buruh sering kali memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk kelas menengah dan pekerja nonformal. Sejarah mencatat, banyak hak ketenagakerjaan mulai dari upah minimum, jam kerja delapan jam, cuti, hingga jaminan sosial lahir dari perjuangan buruh, bukan kemurahan hati negara.
Ketika Masyarakat Ikut Menyinyir
Paradoks terbesar dari gejolak ini adalah sikap masyarakat itu sendiri. Di satu sisi, publik menikmati hasil dari perjuangan buruh. Di sisi lain, buruh justru menjadi sasaran nyinyir, cemooh, bahkan kebencian.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita bukan sekadar apolitis, tetapi telah sampai pada tahap mendiskreditkan perjuangan kolektif. Buruh yang bergerak dianggap pembuat onar, sementara ketidakadilan struktural dibiarkan tak tersentuh.
Perdebatan pun tak terelakkan. Media sosial dipenuhi argumen yang memojokkan buruh, seolah-olah perjuangan menuntut upah layak adalah bentuk ketidakpatuhan, bukan perlawanan terhadap ketimpangan.
Demokrasi Tanpa Keberpihakan?
Para pengamat menilai situasi ini sebagai cermin demokrasi prosedural tanpa substansi. Demonstrasi dijamin undang-undang, tetapi secara sosial dipersekusi. Hak menyampaikan pendapat diakui, namun secara kultural ditertawakan.
Jika buruh terus dilemahkan secara opini publik, maka ruang demokrasi akan semakin sempit. Bukan hanya bagi buruh, tetapi bagi seluruh warga negara.
Perjuangan yang Tak Pernah Usai
Gejolak demo buruh belakangan ini adalah pertarungan wacana tentang keadilan, solidaritas, dan arah demokrasi. Apakah negara dan masyarakat akan terus menormalisasi ketimpangan, atau mulai berdiri bersama mereka yang paling terdampak?
Buruh boleh saja terus dihantam stigma tak bersyukur. Namun sejarah selalu menunjukkan satu hal bahwa tak ada hak yang lahir tanpa perjuangan, dan tak ada perubahan tanpa keberanian untuk bergerak.
Di tengah nyinyir dan cemooh, sampai detik ini buruh tetap melangkah. Karena diam bukan pilihan, dan hidup layak bukan kemewahan. Melainkan hak yang sejatinya harus didapat.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com