Purwakarta, KPonline-Setiap kali serikat pekerja turun ke jalan, selalu ada nada sumbang yang terdengar. “Kerja kok demo,” kata sebagian orang. “Mengganggu ketertiban,” sindir yang lain. Bahkan tak jarang seolah seorang pakar dengan mengatakan “kalau demo melulu pabrik bisa tutup”. Namun sejarah mencatat ironi yang jarang disadari, yakni banyak kenyamanan kerja yang dinikmati hari ini justru lahir dari aksi-aksi yang dulu dicibir.
Sejarah itu membawa kita ke Chicago, 1 Mei 1886. Ribuan buruh bersama serikat pekerja dan aktivis menggelar pemogokan besar-besaran. Tuntutannya sederhana, bahkan terdengar wajar di telinga modern, yaitu hari kerja delapan jam. Pada masa itu, jam kerja 10 hingga 16 jam sehari adalah hal lumrah. Bekerja sampai tubuh runtuh bukan metafora, melainkan realitas.
Gerakan tersebut bukan muncul tiba-tiba. Jauh sebelumnya, Robert Owen, seorang reformis sosial asal Wales, telah menggugat nalar industri yang kejam dengan frasa legendaris: “Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest.” Delapan jam kerja, delapan jam rekreasi, delapan jam istirahat. Sebuah gagasan yang kala itu terdengar utopis, bahkan subversif.
Selepas Perang Saudara Amerika, kondisi buruh semakin terhimpit. Banyak pekerja kembali ke kota dan mendapati dunia kerja yang tak ramah. Mulai dari jam kerja panjang, upah minim, keselamatan diabaikan. Dalam konteks itulah tuntutan delapan jam kerja menemukan momentumnya. Aksi-aksi buruh merebak, berpuncak pada rangkaian demonstrasi yang kemudian diingat dunia.
Sejarah juga mencatat bagaimana ketegangan memuncak di Haymarket Square. Peristiwa Haymarket menjadi salah satu episode paling dramatis dalam sejarah gerakan buruh global. Terlepas dari kontroversi dan tragedi yang menyertainya, satu hal tak terbantahkan, isu jam kerja delapan jam tak lagi bisa diabaikan.
Disinilah letak paradoks yang sering luput dari perbincangan publik modern. Serikat pekerja kerap dilekatkan dengan stigma “hobi demo”. Padahal, tanpa tradisi protes dan perlawanan, konsep jam kerja manusiawi mungkin masih sebatas mimpi di buku sejarah.
Sindiran terhadap aksi buruh seolah lupa bahwa hak normatif ketenagakerjaan seperti jam kerja, hari libur, standar keselamatan bukan hadiah cuma-cuma dari kebaikan hati pengusaha dan penguasa. Ia adalah hasil tarik-menarik panjang, negosiasi keras, dan ya, demonstrasi.
Narasi yang menyederhanakan demo sebagai gangguan semata gagal melihat akar persoalan. Demonstrasi dalam sejarah perburuhan bukanlah ekspresi kemalasan, melainkan mekanisme koreksi ketika dialog buntu. Ia lahir dari ketimpangan daya tawar, bukan dari keisengan.
Hari ini, ketika delapan jam kerja terasa biasa, mudah sekali melupakan betapa radikalnya tuntutan itu pada abad ke-19. Mudah pula mengabaikan bahwa serikat pekerja berperan sebagai kendaraan kolektif yang memungkinkan buruh bersuara dalam sistem yang seringkali timpang.
Maka, mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukanlah “mengapa serikat pekerja sering demo?”, melainkan: apakah hak-hak kerja yang dinikmati saat ini akan pernah ada tanpa tradisi perlawanan itu?
Sejarah memberi jawaban yang getir sekaligus gamblang. Delapan jam kerja yang kini dianggap standar bukan lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian. Dan di belakangnya, ada serikat pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com