Bekasi, KPonline – Viral di media sosial terkait premanisme di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi jelang lebaran semakin memprihatinkan dan menuai perhatian publik, dari dugaan pemalakan THR di perusahan-perusahaan hingga Insiden penolakan sekelompok preman terhadap pendirian posko mudik di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada Rabu malam, 19 Maret 2025.
Informasi yang dihimpun koran perdjoeangan, kelompok tersebut diketahui menghalangi relawan yang hendak mendirikan posko mudik untuk membantu para pengendara yang akan melintas di wilayah tersebut selama musim mudik Lebaran.
Merespons kejadian tersebut, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menegaskan bahwa kepolisian tidak akan membiarkan tindakan premanisme merusak kegiatan sosial seperti pendirian posko mudik.
“Kita lawan yang seperti itu. Negara tidak boleh kalah oleh sekelompok preman,” tegas Karyoto pada Selasa (25/3/2025).
Kapolda mengungkapkan bahwa pelaku utama telah ditangkap dan saat ini sedang menjalani proses hukum. “Kasus ini sudah kita tindak lanjuti. Pelaku telah kita tangkap dan kita tahan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pendirian posko mudik sah dilakukan selama telah mendapatkan izin dari pemilik lahan. “Selama tanah yang digunakan bukan milik orang lain, atau sudah ada izin dari pemilik, tidak ada alasan untuk melarang pendirian posko,” tegasnya.
Lebih lanjut, Karyoto memerintahkan jajaran Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme, terutama yang terjadi menjelang hari raya Idul Fitri.
“Kami tidak akan mentolerir tindakan pemalakan atau gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Posko mudik merupakan fasilitas penting selama musim mudik Lebaran, menyediakan bantuan seperti makanan, minuman, dan pertolongan pertama bagi para pemudik.
Insiden ini mengingatkan pentingnya keamanan dan ketertiban agar kegiatan mudik berjalan lancar. Hal ini senada dengan pernyataan tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui akun pribadinya menegaskan jangan ada pemalakan dengan dalih THR atau yang lainnya terhadap perusahaan di wilayah Jawa Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi menargetkan Jabar bebas premanisme mulai tahun 2025 ini dengan membentuk Satgas (Satuan Petugas) anti premanisme.
Hal ini didukung dengan penyiapan Satgas Anti Premanisme terkait banyaknya kasus premanisme yang merajalela di Jabar tiap tahunnya dan sudah banyak meresahkan masyarakat.
Dengan tindakan tegas kepolisian dan Satgas Anti Premanisme, diharapkan tidak ada lagi gangguan serupa di masa mendatang, sehingga masyarakat dapat menjalankan tradisi mudik dengan aman dan nyaman. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com