Jakarta, KPonline-Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) dan Kongres Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 2026 yang dipandang sebagai momen penentuan arah perjuangan organisasi, perhatian bukan hanya pada agenda politik dan kandidat kepemimpinan. Ada satu pekerjaan teknis yang kini naik kelas menjadi isu, yaitu pembangunan dan validasi database anggota. “Tanpa data yang rapi, proses verifikasi peserta, distribusi suara, hingga akuntabilitas kepengurusan berisiko terganggu dan itu bisa memengaruhi legitimasi hasil Munas/Kongres,” ungkap Rusmiatun, Vice Presiden Data Base FSPMI.
Kemudian menurutnya, dalam beberapa kesempatan kegiatan konsolidasi organisasi belakangan ini, pimpinan FSPMI menekankan pentingnya pengisian database anggota sampai tingkat unit kerja (PUK). Sekretaris Jenderal FSPMI, Sabilar Rosyad, misalnya, meminta agar pimpinan daerah mendorong PUK untuk segera mengisi database agar data real kepesertaan dan hak suara dapat diketahui secara akurat. Instruksi ini disampaikan sebagai bagian dari agenda pra-Munas yang berlangsung di lingkungan organisasi.
Situs resmi FSPMI pun menempatkan Kongres 2026 sebagai titik penting organisasi—bukan sekadar ritual lima tahunan, melainkan forum untuk merumuskan kebijakan strategis dan memilih kepemimpinan yang akan memandu gerakan. Untuk memastikan proses itu berjalan sah dan kredibel, persiapan administratif seperti database menjadi bagian sentral dari agenda pra-kongres.
Rusmiatun mengungkapkan bahwa secara praktis, peran database meliputi beberapa fungsi utama:
1. Verifikasi keabsahan kepesertaan. Database yang memuat data KTA, status keanggotaan, dan track record iuran memudahkan panitia memverifikasi siapa yang berhak hadir, berbicara, dan memilih. Kasus-kasus sengketa kepesertaan sering berakar pada data yang tidak sinkron.
2. Distribusi suara dan representasi daerah – Untuk memastikan prinsip representasi adil, panitia harus mengandalkan data kuantitatif yang bisa dipertanggungjawabkan: jumlah anggota per cabang/DPW/KC menentukan alokasi suara dan kuota delegasi. Kesalahan hitung bisa memicu resistensi politik internal.
3. Akuntabilitas dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) – Munas/Kongres bukan hanya pemilihan; ia adalah forum untuk menguji kinerja pengurus. Database kegiatan, rekap program, dan bukti pelaksanaan menjadi materi utama dalam LPJ yang akan diverifikasi dan didiskusikan. Dokumen LPJ sebelumnya memperlihatkan bagaimana laporan terstruktur menjadi dasar evaluasi.
4. Perencanaan logistik dan keamanan – Nama peserta, asal daerah, dan status perwakilan membantu panitia merancang tata ruang, penginapan, dan langkah keamanan, penting untuk kelancaran acara yang melibatkan ribuan peserta.
Selanjutnya, kata Rusmiatun, walaupun manfaatnya jelas, membangun database yang andal bukan tanpa rintangan:
1. Fragmentasi data antara DPC/DPW/KC/PUK menyebabkan duplikasi, ketidaksinkronan, dan kesulitan rekonsiliasi.
2. Kendala teknis dan SDM: tidak semua pengurus daerah memiliki kapasitas digital untuk input data yang konsisten atau memahami protokol validasi.
3. Keamanan data: perlindungan data pribadi anggota harus dijaga agar informasi sensitif tak disalahgunakan.
4. Kepatuhan administratif: status iuran, KTA kadaluarsa, dan registrasi ganda harus dibenahi sebelum verifikasi final.
“Beberapa pertemuan kerja DPP belakangan menyinggung bahwa KTA dan sistem cek-off perlu dibenahi sebagai bagian dari persiapan kongres, menegaskan bahwa isu database bukan sekadar IT tetapi juga persoalan organisasi,” ujarnya.
Munas dan Kongres FSPMI bukan sekadar momen pergantian pengurus atau pembacaan laporan. Ia refleksi dari kapasitas organisasi mengelola dirinya sendiri. Database yang akurat dan tervalidasi adalah fondasi administratif sekaligus politik yang menentukan kualitas keputusan kolektif.
Jika waktu pra-kongres dipakai untuk memperbaiki sistem informasi, dan menegakkan prosedur validasi, maka forum tertinggi FSPMI di masa depan berpeluang menghasilkan kepemimpinan dan kebijakan yang lebih kuat, kredibel, dan mudah dipertanggungjawabkan.
Pandangan ini menguatkan instruksi pimpinan untuk menyelesaikan pengisian database sebagai prioritas pra-Munas.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com