Dari Kongres Perempuan 1928 ke Kongres Perempuan Partai Buruh

Dari Kongres Perempuan 1928 ke Kongres Perempuan Partai Buruh

Jakarta, KPonline-Kongres Perempuan Indonesia Partai Buruh kini menjadi tajuk penting dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Bukan hanya sebagai seremoni politik namun agenda yang diselenggarakan di Tavia Heritage Hotel, Jakarta. Minggu, (18/1) adalah momentum untuk membangkitkan kembali semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang telah dirintis sejak era kolonial.

Dari RA Kartini hingga Marsinah adalah wajah-wajah perempuan yang berani membuka perjalanan panjang kaum perempuan Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan ini bukan sekadar retorika. Ini adalah tindakan revolusioner yang terus bergelora di ruang politik dan gerakan buruh Indonesia.

Kongres Perempuan: Akar Sejarah yang Mendalam

Sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan pada 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta, perempuan Indonesia berkumpul untuk memperjuangkan pendidikan, hak sosial, dan status setara dalam masyarakat. Kongres itu diprakarsai oleh tujuh organisasi perempuan, yang kemudian mendirikan Perikatan Perempuan Indonesia sebagai wadah perjuangan kolektif perempuan di seluruh nusantara. Momen tersebut tidak lepas dari inspirasi semangat RA Kartini yang gagasan-gagasannya tentang pendidikan dan derajat perempuan telah memantik gelombang gerakan perempuan pada awal abad ke-20 di Indonesia.

Pengaruh sejarah itu terus bergulir pada era reformasi dan pasca kolonial, dimana perempuan semakin terlibat aktif dalam organisasi perempuan lintas isu. Kongres-kongres berikutnya menegaskan bahwa suara perempuan bukan hanya bagian dari sejarah bangsa, tetapi juga motor perubahan sosial yang tak terpisahkan dari dinamika perjuangan nasional.

Partai Buruh, yang sejak awal memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia, kini memfokuskan perhatian pada pemberdayaan perempuan pekerja melalui pembentukan sayap perempuan. Langkah ini dipandang sebagai jawaban atas panjangnya sejarah marginalisasi perempuan dalam politik serta ketidakadilan yang mereka hadapi di ruang kerja dan publik.

Deklarasi tersebut bukan sekadar simbol, tetapi bukti bahwa suara perempuan pekerja kini memperoleh ruang struktural yang lebih kuat dalam pergerakan Partai Buruh.

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh juga secara konsisten mendukung keterlibatan perempuan dalam agenda-agenda utama, termasuk melalui konferensi dan dialog nasional untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di politik elektoral dan non-elektoral. Ini mencerminkan pengakuan bahwa perjuangan kesetaraan gender harus dilakukan secara sistematis dari dalam struktur organisasi politik.

Marsinah: Sosok Ikonik Perempuan dalam Gerakan Buruh Indonesia

Tidak ada narasi perjuangan perempuan pekerja yang lebih menggugah daripada kisah Marsinah, seorang buruh pabrik yang menjadi simbol keberanian dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah bekerja di sebuah pabrik dan dikenal sebagai pemimpin yang vokal dalam memimpin rekan-rekannya menuntut kenaikan upah dan penghormatan terhadap hak serikat buruh.

Pada Mei 1993, Marsinah mengorganisir aksi pemogokan buruh terhadap perusahaan yang menolak menerapkan kenaikan upah minimum. Aksi tersebut berujung tragis ketika Marsinah diculik setelah aksi demonstrasi dan ditemukan tewas beberapa hari kemudian dengan luka-luka serius yang diduga akibat penyiksaan. Peristiwa ini mengguncang jagat buruh Indonesia dan menjadi simbol pelanggaran hak asasi manusia di era Orde Baru.

Perjuangan Marsinah tetap hidup hingga kini. Pada 10 November 2025, Presiden secara resmi menganugerahi Marsinah gelar Pahlawan Nasional, menjadi pengakuan resmi terhadap jasa dan pengorbanannya sebagai simbol perlawanan buruh di Indonesia. Penghargaan ini menandai tonggak baru dalam sejarah pergerakan buruh perempuan di tanah air, memberi ruang bagi narasi perempuan pekerja yang selama ini sering terpinggirkan.

Menghubungkan Masa Lalu dan Masa Kini: Kongres sebagai Ruang Perjuangan

Mengaitkan sejarah Kongres Perempuan Indonesia pada 1928 dengan Kongres Perempuan Partai Buruh bukanlah sebuah kebetulan, melainkan kesinambungan perjuangan. Dari Kartini yang membuka gerbang emansipasi perempuan, hingga Marsinah yang berani berdiri di garis depan perjuangan buruh, sejarah perjuangan perempuan Indonesia menunjukkan satu hal penting bahwa perjuangan perempuan adalah perjuangan bangsa.

Kongres Perempuan Indonesia yang diinisiasi oleh unsur perempuan Partai Buruh hari ini resmi memperkenalkan Manifesto Perjuangan Politik Perempuan Pekerja. Dokumen tersebut muncul sebagai respons strategis terhadap dinamika ekonomi global dan krisis ekologi yang menempatkan perempuan pekerja pada posisi rentan, sekaligus menawarkan jalan tengah melalui perspektif “Feminisme Pancasila”.

Berbeda dengan narasi gerakan yang bersifat sektoral, Manifesto disini memposisikan perjuangan perempuan pekerja sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Manifesto ini menekankan bahwa kesejahteraan perempuan pekerja bukan sekadar isu gender, melainkan fondasi stabilitas ekonomi dan sosial.