Bekasi, KPonline – Buruh kawasan EJIP melakukan konvoi keliling kawasan bersama buruh lainnya tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) dan Persatuan Pekerja dan Rakyat (Perak) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Kamis, 25 September 2025.
Budi Lahmudi, S.H., M.H dari atas mobil komando menyampaikan bahwa aksi hari ini selain menuntut kenaikan upah tahun 2026 sebesar 10,5–15 persen, juga menyoroti praktik pemagangan dan outsourcing yang dinilai semakin merajalela di kawasan industri.
“Pemagangan dan outsourcing memperburuk kepastian kerja sekaligus melemahkan pemenuhan hak normatif buruh,” kata dia.
Lebih lanjut ia meneriakkan bahwa Kabupaten Bekasi sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Namun Perda tersebut dinilai mandul karena hingga kini belum diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis.
“Perbup adalah dasar hukum Bupati untuk menertibkan praktik pemagangan dan outsourcing,” ungkapnya.
Buruh kawasan EJIP melakukan konvoi keliling kawasan mengajak buruh lainnya untuk turut serta dalam aksi di Pemda Kabupaten Bekasi yang menyuarakan enam tuntutan aksi di antaranya :
1. Naikkan UMK & UMSK Tahun 2026 sebesar 10,5% – 15%.
2. Segera buat Perbup Pemagangan dan Outsourcing (sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Perda Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2016).
3. Wujudkan Pengadilan Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi.
4. Sesuaikan tunjangan DPRD dan ASN untuk dialokasikan ke masyarakat dalam bentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja nonformal (ojol, opal, petani, nelayan, marbot, guru ngaji, UMKM).
5. UHC KIS PBI Cut Off dikembalikan.
6. Wujudkan UCJ untuk perlindungan pekerja rentan non formal (ojol, opal, petani, nelayan, guru ngaji, UMKM).
Hingga berita ini dirilis buruh aliansi BBM masih konvoi di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara mengajak buruh lain untuk bergabung dalam aksi. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com