Jakarta, KPonline — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 oleh Gubernur Pramono Anung memantik kekecewaan di kalangan buruh. Angka yang diputuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum menjawab tuntutan pekerja yang sebelumnya mengusulkan UMP sebesar Rp6.210.000.
Bagi buruh, keputusan tersebut bukan sekadar persoalan selisih nominal sekitar Rp63 ribu dari angka yang diusulkan. Lebih dari itu, penetapan UMP menjadi cerminan sejauh mana pemerintah berpihak terhadap kebutuhan hidup pekerja, daya beli masyarakat, dan realitas ekonomi yang harus dihadapi buruh setiap hari di Ibu Kota.
Pada Jumat (20/11/2026), buruh menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta untuk mendesak agar UMP 2027 ditetapkan pada angka Rp6,2 juta lebih. Namun, tuntutan tersebut tidak terakomodasi dalam keputusan gubernur yang menetapkan UMP sebesar Rp6.136.941.
Kekecewaan pun tak berhenti pada pernyataan sikap. Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta menyatakan akan melakukan konsolidasi organisasi untuk menentukan langkah perjuangan berikutnya, termasuk menyiapkan perlawanan melalui jalur hukum, kampanye publik, hingga aksi massa lanjutan.
Lima langkah perlawanan buruh
Perda KSPI DKI Jakarta menegaskan bahwa perjuangan terhadap kebijakan pengupahan tidak akan berhenti setelah UMP ditandatangani. Sejumlah langkah strategis disiapkan sebagai respons atas keputusan gubernur.
Pertama, mendesak revisi UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.000. Angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan yang dinilai lebih mencerminkan tuntutan dan kebutuhan pekerja. Buruh meminta pemerintah tidak menutup ruang koreksi terhadap keputusan yang telah ditetapkan.
Kedua, menempuh langkah hukum. KSPI DKI Jakarta akan mengawali proses dengan menyampaikan keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta, kemudian mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jalur hukum dipandang sebagai upaya menguji kebijakan pengupahan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan buruh.
Ketiga, menggelar kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Buruh akan memperluas penyampaian tuntutan kepada masyarakat sekaligus menyiapkan aksi berikutnya. Waktu dan bentuk gerakan akan ditentukan melalui konsolidasi jajaran serikat pekerja.
Keempat, meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur. Buruh mendesak wakil rakyat di Kebon Sirih menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan langsung dari gubernur mengenai dasar pertimbangan penetapan UMP 2027, termasuk bagaimana kebijakan tersebut menjamin perlindungan daya beli pekerja.
Kelima, mendesak penetapan UMSP DKI Jakarta 2027 yang lebih tinggi daripada UMSK Bekasi dan Karawang. Buruh menilai Jakarta harus memiliki standar upah sektoral yang kuat dan kompetitif, terutama bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik, produktivitas, serta beban kerja tertentu.
Kenaikan 7,1 persen belum menjawab tuntutan buruh
Gubernur Pramono Anung menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
Pemerintah DKI menyebut keputusan itu merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Proses pembahasan berlangsung selama tiga hari dan diselesaikan sebelum batas akhir penetapan.
Pramono mengklaim angka tersebut merupakan jalan tengah untuk menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Namun, bagi buruh, istilah jalan tengah tidak otomatis berarti keputusan yang adil. Ketika tuntutan pekerja tidak terakomodasi, pertanyaan mengenai siapa yang paling banyak menanggung konsekuensi dari kompromi tersebut menjadi sulit dihindari.
Buruh tidak hidup dari persentase kenaikan di atas kertas. Mereka berhadapan langsung dengan harga pangan, biaya kontrakan, transportasi, pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, dan berbagai pengeluaran rumah tangga yang terus menekan pendapatan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah posisi upah Jakarta terhadap wilayah penyangga, khususnya Bekasi dan Karawang. Buruh mempertanyakan bagaimana mungkin Ibu Kota yang menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan aktivitas industri nasional justru berpotensi memiliki standar upah yang tertinggal dari kawasan industri di sekitarnya.
Tuntutan UMSP menjadi salah satu instrumen yang didorong untuk mengoreksi persoalan tersebut. Buruh menginginkan upah sektoral Jakarta ditetapkan lebih tinggi dari UMSK Bekasi dan Karawang pada sektor terkait, agar pekerja tidak terus berada dalam posisi yang dirugikan oleh perbandingan standar upah antardaerah.
Bagi serikat pekerja, pengupahan bukan sekadar angka administratif yang selesai ketika surat keputusan ditandatangani. Upah adalah persoalan hidup, kesejahteraan, dan martabat pekerja.
Penetapan UMP 2027 mungkin telah menjadi keputusan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, keputusan tersebut belum tentu menjadi akhir dari perdebatan.
Perda KSPI DKI Jakarta kini bersiap mengonsolidasikan kekuatan organisasi. Keberatan resmi, langkah hukum, tekanan politik melalui DPRD, kampanye publik, hingga aksi lanjutan menjadi rangkaian perjuangan yang sedang disiapkan.
Bagi buruh, keputusan gubernur boleh saja sudah ditetapkan. Tetapi ketika dianggap belum memenuhi rasa keadilan, perjuangan untuk mengubahnya belum selesai.