Jakarta,KPonline, – Setiap lima tahun sekali, buruh kembali mendatangi bilik suara untuk memilih wakilnya. Harapannya selalu sama seperti Pemilu sebelumnya ” hidup akan berubah, upah akan naik, kerja menjadi lebih manusiawi, dan keadilan berpihak pada kaum pekerja”
Namun setiap lima tahun pula, yang terjadi hanyalah pengulangan tragedi politik yang sama. Yang berubah hanya spanduk dan wajah kandidat, sementara nasib buruh tetap di tempat paling bawah. Lebih tragis lagi, pelaku utama dari siklus kebodohan politik ini bukan semata elite kekuasaan, melainkan buruh itu sendiri.
Buruh bukan lemah karena jumlah,bukan pula karena kekurangan tenaga atau keberanian. Buruh lemah karena kebebalan dan kebodohan kolektif yang dipelihara, dirawat, bahkan dibanggakan.
Buruh marah ketika upah ditekan, berteriak saat PHK dilakukan sewenang-wenang,melawan ketika outsourcing, BHL, dan sistem kerja tanpa kepastian merajalela, murka ketika serikat dilemahkan dan hak dipangkas.
Namun setiap Pemilu, buruh kembali mencoblos politisi yang sama, partai yang sama, bahkan wajah yang sama, yang selama ini ikut menandatangani kebijakan penindasan itu sendiri.
Mengapa ini terus terjadi?
Karena akal sehat dikalahkan oleh kaos gratis, nasi bungkus, uang recehan, dan sembako murahan. Ini bukan lagi soal ketidaktahuan, melainkan penolakan sadar untuk belajar dari pengalaman.
Setiap Pemilu hanyalah panggung dagelan politik,uang receh dipertontonkan, janji kesejahteraan diumbar, perlindungan buruh dijadikan slogan kosong dan semuanya ditelan mentah-mentah.
Begitu suara dihitung dan kursi kekuasaan diamankan, janji berubah menjadi undang-undang yang justru menginjak-injak kepala buruh.
Ironisnya, kemarahan buruh selalu berhenti di spanduk, orasi dijalanan, dan makian di media sosial yang menguap begitu saja setelah lelah dan lupa.
Lebih menyedihkan lagi, buruh sering bangga disebut “basis massa”, padahal sebutan itu hanyalah istilah halus untuk menyebut objek manipulasi.
Suara buruh murah,Mudah dibeli,Gampang diarahkan.Satu kaos, satu amplop, atau sekadar sentimen identitas sudah cukup untuk mematikan nalar kritis. Pendidikan politik dianggap mewah, Diskusi dianggap ribet, Berpikir kritis dicap sok pintar.
Ironisnya, serikat buruh pun tidak sepenuhnya bersih. Sebagian pengurus menjadikan organisasi sebagai ladang bisnis, mulai dari iuran bulanan anggota, uang KTA, uang seragam, potongan THR dan bonus, hingga kutipan biaya aksi.Tak sedikit pula pengurus yang lebih sibuk mengamankan jabatan pribadinya di perusahaan daripada mencerdaskan kesadaran politik anggotanya.
Mobilisasi dilakukan tanpa pemahaman.
Instruksi dijalankan tanpa diskusi.
Buruh diajari marah, tetapi tidak diajari memahami.
Akibatnya jelas: buruh kuat di jalanan, tetapi lumpuh dalam politik.
Jika setelah berkali-kali Pemilu buruh masih memilih penindasnya sendiri, maka sebutan “korban” patut dipertanyakan.
Sampai kapan buruh terus menyalahkan penguasa dan pengusaha, sementara cermin tak pernah disentuh?
Kebodohan politik yang terus dipelihara bukan lagi ketidaksengajaan, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri dan generasi buruh berikutnya.
Belajarlah, atau teruslah diinjak.Karena sejarah tidak kejam.Yang kejam adalah kebodohan yang menolak untuk berubah. (Anto Bangun)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com