Purwakarta, KPonline – Investasi besar-besaran yang masuk ke daerah ternyata tidak selalu seiring dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Inilah realitas pahit yang saat ini dihadapi Kabupaten Purwakarta, dimana ketidaksesuaian antara kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan kebutuhan industri menjadi pekerjaan rumah yang serius.
Menurut Bin Zein, Bupati Purwakarta, tantangan utama bukan semata-mata pada besaran investasi, tetapi pada kesiapan SDM dalam mengisi peluang kerja yang ada. “Kalau tidak ada titik temu antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja, akhirnya banyak yang memaksakan diri untuk bekerja, dengan segala cara,” ujarnya dalam acara Musyawarah Unit Kerja (Musnik) Ke-5 Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT. Ts Tech Indonesia di Harper’s Hotel, Purwakarta, Sabtu (19/7).
Berbagai cara tak sehat pun dilakukan oleh masyarakat yang terdesak ingin bekerja. Lewat jalur belakang, lewat rekomendasi orang dalam, bahkan sampai harus menyogok agar bisa diterima bekerja di perusahaan. Fenomena pungutan liar (pungli) ini kian merajalela, mencerminkan krisis kepercayaan diri yang kronis di tengah para pencari kerja.
“Sudah nyogok, eh kerjaan nggak dapat juga. Atau dapat, tapi hanya bertahan tiga atau empat bulan. Duit sogokan belum balik, pekerjaan sudah habis,” ujar Bin Zein.
Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan dunia industri. Di satu sisi, perusahaan menuntut tenaga kerja kompeten demi efisiensi dan produktivitas, di sisi lain pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan menjadi korban sistem yang tidak berpihak.
Sebagai upaya konkret, Bupati Purwakarta mengimbau seluruh perusahaan agar menginformasikan kebutuhan tenaga kerja mereka minimal enam bulan sebelum proses rekrutmen kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Tujuannya, agar Disnaker bisa menyiapkan pelatihan dan pembinaan bagi calon tenaga kerja lokal.
“Kita tidak ingin warga Purwakarta hanya jadi penonton di tengah maraknya investasi. Maka koordinasi harus diperkuat, dan pelatihan harus tepat sasaran,” tegasnya.
Bin Zein, menambahkan bahwa saat ini jumlah pengangguran terbuka di Purwakarta mencapai 38.000 orang. Namun, upaya terus dilakukan, salah satunya melalui program bursa kerja (job fair) yang baru-baru ini berhasil menyerap sekitar 3.000 pencari kerja.
Namun, bagi mereka yang sudah berhasil mendapatkan pekerjaan, bukan berarti bisa tenang. Tantangan baru datang dari internal perusahaan itu sendiri. Banyak perusahaan kini mencoba menekan biaya produksi, termasuk dengan melakukan efisiensi tenaga kerja.
“Sekarang kerja juga belum tentu aman. Perusahaan banyak yang trial dan error, cari yang paling murah, paling fleksibel. Kalau dianggap tidak sesuai target, ya habis kontrak, langsung ganti,” ungkap Bin Zein.
Hal ini membuat situasi ketenagakerjaan di Purwakarta makin kompleks. Di tengah euforia investasi dan industrialisasi, ketimpangan antara kompetensi dan kebutuhan pasar kerja menjadi pemicu utama tumbuhnya praktik ilegal seperti pungli, calo kerja, dan ketidakamanan kerja.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran tidak resmi dalam mencari pekerjaan. “Kalau ada yang minta uang agar bisa masuk kerja, laporkan. Itu bukan jalur yang benar. Kita ingin semua proses transparan dan adil,” ujar Bupati Purwakarta.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga terus mendorong program pelatihan berbasis kebutuhan industri, termasuk pelatihan teknik, kejuruan, bahasa, dan soft skill. Harapannya, SDM lokal benar-benar siap bersaing dan mengisi lowongan kerja yang ada secara layak dan profesional.
Dengan pendekatan yang lebih terencana dan terkoordinasi, Purwakarta berharap mampu membalikkan kondisi saat ini, dari daerah yang hanya menjadi sasaran investasi menjadi wilayah yang juga mencetak tenaga kerja unggul dan berdaya saing tinggi. Karena sejatinya, investasi baru akan benar-benar berarti jika membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat di sekitarnya.
Investasi memang penting. Tapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa investasi itu benar-benar menjadi jembatan bagi kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar angka dalam laporan, bukan sekadar deretan bangunan pabrik. Tetapi peluang hidup yang layak bagi setiap warga. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa banyak modal yang masuk, tapi seberapa banyak kehidupan yang berubah menjadi lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com