Gresik, KPonline – Jamkeswatch Jawa Timur mengadakan acara Buka Bersama yang dihadiri oleh relawan dari seluruh wilayah Jawa Timur, yang diselenggarakan di Resto Bintang Shofa Jl. Raya Gresik – Babat Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Februari 2026.
Acara ini juga disertai dengan Rapat Kordinasi dan Diskusi Kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat jaringan advokasi kesehatan di Indonesia. Acara yang diadakan di Gresik ini menghadirkan berbagai pembahasan penting seputar masalah kesehatan masyarakat, terutama dalam hal kepesertaan BPJS Kesehatan dan advokasi kasus kesehatan di lapangan.
Ketua KC FSPMI Gresik, Fery Adrianto dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal penting.
Pertama, Feri mengungkapkan pentingnya bantuan anggaran pendanaan bagi Jamkeswatch Jawa Timur untuk mendukung kegiatan relawan dan advokasi kesehatan.
Kedua, Ia menekankan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah diperjuangkan oleh Jamkeswatch di beberapa daerah di Jawa Timur, serta perlunya dukungan penuh untuk aksi-aksi advokasi kesehatan di daerah.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Jamkeswatch Jawa Timur, Nurudin Hidayat. Dalam rapat ini, beberapa isu strategis dibahas, antara lain:
1. Keanggotaan dan Pendataan Relawan
Untuk memperkuat jaringan relawan, Jamkeswatch Jatim merencanakan pembentukan database relawan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang akan diseragamkan melalui wilayah. Selain itu, setiap relawan lama di setiap daerah akan diberikan rompi Jamkeswatch yang seragam. Pendanaan untuk program ini masih dalam perencanaan.
2. Pendidikan Dasar bagi Relawan Baru
Jamkeswatch juga merencanakan pendidikan dasar atau diklat bagi relawan baru melalui Jambore Jamkeswatch. Acara ini akan dikemas dengan agenda serupa Latihan Dasar (Latsar) untuk memberikan pemahaman lebih dalam terkait tugas dan fungsi relawan dalam advokasi kesehatan.
3. Data Pelaporan Kasus Kesehatan
Sistem pelaporan untuk kasus kesehatan akan disempurnakan, di mana relawan harus melaporkan setiap kasus yang ditangani menggunakan format PDF dan mengirimkannya melalui email ke BPJS Kesehatan. Semua data pasien, termasuk KTP pasien, wajib disimpan dengan baik sebagai bagian dari dokumentasi. Untuk memudahkan pelaporan, Jamkeswatch juga akan membuat google form yang diseragamkan.

4. Advokasi Kesehatan dan Kolaborasi Antar Daerah
Tidak ada batasan dalam advokasi kasus kesehatan, asalkan tidak ada masalah hukum di belakangnya. Jamkeswatch juga mendorong agar komunikasi antar daerah lebih diperkuat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak atau lintas daerah, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial , Disdukcapil, Kepolisian, Jasa Raharja, Puskesmas/ Klinik, Rumah Sakit, dan stage holder lainnya.
5. Permasalahan PBI JK Non-Aktif
Jamkeswatch Jatim mengungkapkan bahwa sekitar 1,4 juta warga di Jawa Timur memiliki status PBI JK non-aktif, namun pada Februari 2026, sekitar 700 ribu peserta telah di-reaktivasi. Kabar baiknya, bagi pasien dengan penyakit kronis, status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka otomatis aktif setelah keputusan rapat DPR RI.
Audiensi dengan BPS dan Dinsos Provinsi:
Dalam rangka memperbaiki sistem penentuan nilai desil, Jamkeswatch melakukan audiensi dengan BPS Jawa Timur. Selama audiensi, BPS diminta untuk menjelaskan kriteria dan metode yang digunakan untuk menentukan nilai desil bagi penerima bantuan sosial. Sementara itu, dengan Dinas Sosial Provinsi Jatim, Jamkeswatch menyoroti beberapa masalah terkait pengajuan PBI JK, ketidaksesuaian nilai desil yang ditetapkan, serta kurangnya sosialisasi kepada Kesra Desa.
Audiensi dengan BPJS Kesehatan:
Jamkeswatch juga melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan untuk membahas masalah notifikasi non-aktif kepesertaan BPJS dan mempercepat implementasi dana pemutihan dari Kementerian Keuangan yang masih tertunda. Rekomendasi dari Jamkeswatch Jawa Timur adalah untuk segera melaksanakan pemutihan ini demi kepentingan masyarakat.
Terakhir, dalam acara tersebut juga diumumkan rencana untuk mengadakan Rakerwil Jamkeswatch Jatim yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar daerah. Rakerwil ini direncanakan akan diselenggarakan di villa pegunungan di daerah Tretes, Trawas, atau Pacet, dengan tanggal yang akan segera diumumkan.
Dengan berbagai program dan diskusi yang dilaksanakan, Jamkeswatch Jatim semakin memperkuat perannya dalam mengawal hak kesehatan masyarakat dan terus berupaya untuk mengatasi berbagai kendala yang ada di lapangan. Relawan-relawan yang hadir dalam acara ini juga menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan misi advokasi kesehatan, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.
(Natalia)



