Medan,KPonline, – Hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan antara pengusaha dan buruh hanya dapat terwujud apabila didasarkan pada asas transparansi manajemen. Transparansi ini mencakup keterbukaan informasi dari pihak perusahaan kepada buruh mengenai seluruh komponen biaya produksi—baik biaya tetap maupun variabel—termasuk besaran laba bersih yang diperoleh perusahaan.
Tanpa transparansi, buruh akan terus merasa diperlakukan secara tidak adil, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan menggangu stabilitas hubungan kerja.
Salah satu isu krusial yang kerap menjadi sumber ketegangan dalam hubungan industrial adalah bonus. Bagi buruh, bonus sering kali dianggap sebagai hak normatif, sementara bagi pengusaha, bonus dipandang sebagai bentuk pemberian sukarela atau penghargaan belaka.
Perbedaan persepsi ini jika tidak diatur dan dikelola dengan bijak dapat berkembang menjadi perselisihan yang mengganggu proses produksi.
PENGERTIAN BONUS DALAM KONTEKS HUKUM
Secara umum, bonus adalah imbalan berupa uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada buruh di luar komponen upah pokok. Bonus biasanya dikaitkan dengan kinerja kerja atau kontribusi terhadap keuntungan perusahaan.
Namun, dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia, bonus tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bonus juga bukan bagian dari upah tetap dan tidak wajib dibayarkan, kecuali telah diperjanjikan secara eksplisit dalam:
Perjanjian Kerja (PK),Peraturan Perusahaan (PP),atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Jika telah diatur dalam salah satu dokumen resmi hubungan kerja di atas, maka bonus berubah status dari sekadar apresiasi menjadi hak normatif yang mengikat secara hukum.
BONUS DALAM PERSPEKTIF BURUH
Bagi buruh dan serikat buruh, bonus bukan semata-mata bentuk penghargaan, melainkan:
1.Hak atas hasil kerja kolektif, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi terhadap produktivitas dan profitabilitas perusahaan.
2.Simbol keadilan distributif, khususnya di sektor-sektor dengan margin keuntungan tinggi.
3.Instrumen peningkatan kesejahteraan, yang turut menjaga semangat kerja dan loyalitas.
BONUS DALAM PERSPEKTIF PENGUSAHA
Sementara itu, bagi pengusaha, bonus lebih diposisikan sebagai:
1.Insentif berbasis kinerja, bukan kewajiban hukum. Bersifat fleksibel dan tergantung pada kondisi keuangan perusahaan.
2.Alat motivasi kerja, untuk mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi.
Ketidaksamaan cara pandang ini sering kali menjadi sumber konflik dalam hubungan industrial, terlebih ketika perusahaan tidak memberikan bonus meskipun kondisi usaha tergolong stabil dan menguntungkan.
LANDASAN HUKUM BONUS
Regulasi yang relevan dalam pengaturan bonus adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyatakan:
“Bonus dapat diberikan oleh pengusaha kepada buruh atas keuntungan perusahaan”
Kalimat atau frasa “dapat diberikan” menunjukkan bahwa pemberian bonus bersifat sukarela, tidak wajib, kecuali telah diatur secara eksplisit dalam PK, PP, atau PKB.
Dengan demikian,
Selama tidak diatur dalam dokumen kerja, bonus adalah bentuk apresiasi dan bukan kewajiban hukum.
Perusahaan yang tidak membayar bonus tidak dapat dianggap melanggar hukum, baik secara perdata maupun pidana.
Sebaliknya, jika telah diatur secara tertulis, bonus menjadi kewajiban hukum dan dapat menjadi objek perselisihan hubungan industrial jika tidak dibayarkan oleh pengusaha.
KETIDAKJELASAN REGULASI DAN PERAN STRATEGIS SERIKAT BURUH
Ketidakjelasan regulasi soal bonus membuka ruang tafsir yang dapat merugikan buruh. Karena itu, serikat buruh wajib mengambil langkah konkret:
1.Menuntut transparansi keuangan perusahaan, terutama jika bonus dikaitkan dengan laba bersih.
2.Memperjuangkan pencantuman klausul bonus secara eksplisit dalam PKB, dengan memuat:
a) Formula perhitungan bonus berdasarkan keuntungan perusahaan.
b) Indikator kinerja buruh sebagai dasar perhitungan, pembayaran, dan pemotongan bonus.
c) Waktu pembayaran bonus, agar dapat dipastikan dibayarkan tepat waktu setiap tahun.
Dengan adanya pengaturan yang tegas dan transparansi manajemen yang dijalankan konsisten, maka hubungan industrial akan tetap kondusif, dinamis, dan berkeadilan.
PERTANYAAN REFLEKTIF UNTUK BURUH
Sebagai anggota serikat buruh, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi, pertanyaan penting yang patut direnungkan adalah:
“Sudahkah buruh sebagai anggota mengevaluasi kinerja para pengurus serikat dalam memperjuangkan hak-hak buruh, khususnya dalam memperjuangkan bonus agar diatur secara eksplisit dalam PKB”
Jika ternyata kinerja pengurus serikat buruk dan tidak mencerminkan aspirasi anggota, maka anggota memiliki hak penuh untuk:
“Mengusulkan musyawarah organisasi guna melalukan evaluasi kinerja pengurus hingga penggantian pengurus”
Selain itu, dengan melihat kinerja pengurus yang buruk, maka anggota juga memiliki hak untuk mengundurkan diri dari keanggotaan dan berhak pula untuk bergabung pada organisasi serikat buruh lain yang kredibel serta memiliki integritas. (Anto Bangun)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com