Jakarta, KPonline – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi ikut bergabung dengan buruh Jawa Barat saat kembali melakukan aksi konvoi menuju Istana Negara, Kamis (8/01/2026).
Aksi ini merupakan konvoi kedua yang dilakukan sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan buruh terhadap Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depeko).
Konvoi yang dimulai sejak pagi hari tersebut diikuti buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Mereka menggunakan sepeda motor dan kendaraan komando (mokom) sambil membawa atribut serikat, spanduk, serta poster tuntutan. Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian,
Dari atas mokom saat perjalanan, Amir Mahfudz yang merupakan bagian dari koordinator aksi menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jalan atas terganggunya aktivitas masyarakat
“Mohon maaf kepada pengguna jalan, ini bukan mau kami. Ini karena Gubernur Jawa Barat yang telah melukai kami, yang telah mencoret beberapa hasil kesepakatan Depeko tentang UMSK di beberapa daerah di Jawa Barat,” ujar Amir dengan nada tegas.
Menurutnya, rekomendasi UMSK yang telah dibahas dan disepakati bersama dalam forum Depeko seharusnya dihormati, karena melibatkan unsur pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja. Namun, pencoretan dan perubahan sepihak dalam SK UMSK dinilai telah mencederai semangat dialog dan keadilan pengupahan.
Tak hanya itu, Supriyatno selaku Panglima Koordinator Garda Metal Kabupaten/Kota Bekasi juga menyampaikan tuntutan serupa. Ia meminta agar pemerintah segera mengembalikan besaran UMSK sesuai dengan rekomendasi yang telah disepakati di masing-masing daerah di Jawa Barat.
“Kami menuntut agar UMSK dikembalikan ke rekomendasi Depeko daerah. Itu adalah hasil kesepakatan bersama dan menjadi harapan buruh untuk hidup layak,” tegas Supriyatno.
Suparno Ketua DPW FSPMI Jawa Barat menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merespons tuntutan buruh serta mengembalikan kebijakan pengupahan yang dinilai adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja. (Rojali)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com