Karawang, KPonline – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang melakukan kunjungan resmi ke Sekretariat Exco Partai Buruh Kabupaten Karawang, yang berlokasi di Jl. Veteran No. 1, Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh dialog konstruktif. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Karawang Ramli, yang juga merupakan Pengurus Exco Pusat Partai Buruh, Sekretaris Exco Partai Buruh Karawang H. Errie Kosasih SA, S.H, serta jajaran pengurus lainnya: Neni Nuraeni, Hasan, Gunawan, S.H., dan Triyono, S.H.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Exco Partai Buruh Karawang Ramli menyampaikan rasa terima kasih kepada Bawaslu Karawang atas kunjungan dan komunikasi langsung yang dibangun bersama Partai Buruh. Ia menilai kunjungan ini sangat penting dalam rangka pengawasan pemutakhiran data partai politik, khususnya Partai Buruh.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Karawang atas kunjungannya ke Sekretariat Partai Buruh Karawang dalam rangka pengawasan pemutakhiran data parpol, khususnya Partai Buruh. Komunikasi seperti ini sangat penting agar proses tahapan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai regulasi,” ujar Ramli.
Ramli juga menyampaikan bahwa dalam Rakercab Partai Buruh Karawang pada Selasa, 26 Agustus 2025, terdapat sejumlah perubahan dalam susunan pengurus. Salah satunya terjadi pada posisi bendahara, serta beberapa pergeseran pengurus pada bidang-bidang tertentu untuk pendalaman tugas dan optimalisasi peran organisasi.
Untuk struktur kepengurusan tingkat kecamatan, mayoritas masih diisi oleh pengurus lama. Namun, terdapat beberapa kecamatan yang mengalami perubahan, seperti pergeseran posisi dari ketua menjadi sekretaris, dan sebaliknya, sesuai kebutuhan organisasi.
Dalam dialog tersebut, Sekretaris Exco Partai Buruh Karawang H. Errie Kosasih SA, S.H kembali menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam memastikan hak-hak politik buruh terlindungi.
Errie menyoroti bahwa buruh masih kerap tertinggal dalam ruang partisipasi politik. Karena itu, pengawasan pemilu harus mampu mencegah intimidasi, manipulasi, maupun penggiringan opini yang merugikan rakyat pekerja.
“Buruh ini sering kali tertinggal dan tidak mendapatkan ruang politik yang semestinya. Kami hanya ingin memperjuangkan hak kami secara bermartabat. Masih banyak persoalan yang belum tersentuh, termasuk bagaimana memastikan buruh bisa berpartisipasi tanpa intimidasi dan tanpa permainan politik tertentu,” ujar Errie.
Ia menegaskan bahwa seluruh praktik yang dapat merugikan kaum buruh harus menjadi perhatian serius.
“Tidak ada buruh yang diistimewakan. Semua terdampak oleh aturan dan kebijakan yang ada. Kami berharap Bawaslu benar-benar memastikan bahwa suara buruh tidak disalahgunakan atau dipermainkan,” tambahnya.
Errie juga menegaskan komitmen Partai Buruh Kabupaten Karawang untuk mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
