Pelalawan, KpOnline-
Dalam upaya memperkuat solidaritas dan memperjuangkan hak-hak pekerja sektor perkebunan, DPW FSPMI Riau bersama Konsulat Cabang (KC), Pimpinan Cabang (PC) SPPK, serta Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Perkebunan, Pertanian, dan Kehutanan (SPPK) FSPMI se-Kabupaten Pelalawan menggelar diskusi strategis. Pertemuan tersebut difokuskan pada perumusan langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan yang kian kompleks di sektor perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau, Senin (02/03/2026).
Diskusi yang berlangsung intensif itu dihadiri langsung Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, jajaran pengurus KC FSPMI Pelalawan, serta Sekretaris PC SPPK FSPMI Pelalawan. Konsolidasi ini menjadi bagian dari penguatan organisasi dalam menghadapi persoalan ketimpangan, dugaan pelanggaran normatif, hingga praktik ketenagakerjaan yang dinilai merugikan buruh sawit.
Dalam arahannya, Satria Putra menegaskan pentingnya persatuan visi dan peningkatan soliditas internal di seluruh PUK sebagai fondasi utama perjuangan.
“Tiada kebun sawit tanpa penindasan, saatnya buruh melawan. Kita tidak akan mundur. Diskusi ini bertujuan memperkuat konsolidasi dan meningkatkan kesadaran berserikat agar buruh menjadi lebih cerdas dan bermartabat,” tegas Satria Putra.
Ia menambahkan, perjuangan buruh sawit tidak boleh bersifat sporadis, melainkan harus terorganisir, terukur, dan berbasis strategi yang jelas.
“Kita ingin memastikan setiap pekerja sawit mendapatkan hak normatifnya secara penuh. Organisasi harus hadir memberikan pendampingan hukum, perlindungan sosial, dan kekuatan kolektif. Jika hak-hak buruh terus diabaikan, FSPMI Riau siap mengambil langkah perjuangan yang lebih besar,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dirumuskan sebagai fokus perjuangan ke depan, antara lain penguatan Advokasi Hukum Organisasi akan mengintensifkan pendampingan terhadap dugaan hilangnya hak-hak pekerja, termasuk menempuh jalur hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan ketenagakerjaan.
Penolakan Outsourcing dan PHK Sepihak
FSPMI menegaskan komitmen untuk terus menolak praktik outsourcing yang dinilai merugikan buruh serta menentang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Penguatan Struktur PUK
Peningkatan keanggotaan dan penguatan struktur PUK SPPK FSPMI di seluruh perkebunan sawit di Riau, khususnya Pelalawan, menjadi prioritas guna memperluas basis kekuatan organisasi.
Sinergi Jaminan Sosial
Organisasi juga akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal.
Sementara itu, Sekretaris PC SPPK FSPMI Pelalawan menyampaikan bahwa perjuangan tahun 2026 harus lebih terarah dengan target yang terukur, terutama dalam mengawal isu-isu strategis yang telah disepakati bersama dalam forum konsolidasi.
Melalui konsolidasi ini, FSPMI Riau menegaskan komitmennya untuk memastikan suara pekerja perkebunan sawit didengar hingga tingkat nasional. Organisasi juga menyatakan kesiapan menggalang aksi solidaritas yang lebih besar apabila perusahaan tetap mengabaikan hak-hak normatif buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com