Bandung, KPonline-Menurut kaca mata kelas pekerja, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 kian memperlihatkan wajah buram tata kelola pengupahan nasional. Regulasi yang selengkapnya
Penulis: Kontributor Purwakarta
Wamenaker Dinilai Tidak Sesuai Tupoksi, Gejolak UMSK 2026 Jawa Barat Jauh Dari Kata Selesai
Jakarta, KPonline-Kekisruhan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026 yang berlangsung hingga awal Januari ini telah berubah dari sekadar persoalan teknis menjadi konflik tajam antara kaum buruh, pemerintah selengkapnya
Upah tak Layak Adalah Kesalahan, Serikat Buruh Melawan Penggembosan Kekuasaan
Bagaimana perjuangan serikat pekerja demi hidup layak kini didera intervensi pemerintah dan kebijakan kontroversial? Perjuangan rakyat pekerja Indonesia untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kembali memasuki babak baru yang selengkapnya
Alih-alih Dorong Revisi UMSK, Wamenaker Malah dukung Gubernur dan Pengusaha
Purwakarta, KPonline-Setelah pertemuan antara Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta. Sengkarut Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa selengkapnya
Polemik UMSK 2026 Jawa Barat: Dedi Mulyadi Menghadap Wamenaker, Buruh Diminta Menerima dengan Bijak
Purwakarta, KPonline-Kisruh penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di Jawa Barat akhirnya dibawa langsung ke pusat kekuasaan. Kamis (8/1), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) selengkapnya
Upah Dengan Masing-masing Kepentingan
Bagi rakyat pekerja atau kaum buruh, upah bukan sekadar pendapatan materi berupa uang. Ia adalah denyut nadi kehidupan kelas pekerja. Ia menentukan apakah nasi tersaji di meja makan, apakah anak selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.




