Bandung, KPonline – Dengan adanya berbagai aduan masyarakat, dan temuan di lapangan tim Jamkeswatch sebagai lembaga independen pemantau jaminan kesehatan nasional melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan(Dinkes) Pemprov. Jawa Barat, dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah(Kepwil)V Jawa Barat.
Hal ini dipicu adanya laporan terkait tindak pidana kekerasan yang murni tidak bisa dicover oleh BPJS Kesehatan. Pertemuan Audiensi ini pun dilakukan di Gedung Dinkes Jabar yang berada di Jalan Pasteur No 25 Pasir Kaliki, kecamatan Cicendo, kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/02/2025).
Dalam agenda audiensi ini pun hadir di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Pemprov. Jawa Barat dr.R. Vini Adiani Dewi, Katimja OJK Neni Rohaeni, SKM, MKM, Kabid Yankes Yuli. R , staf Administrator Yogi S, Deputi Direksi Wilayah, Kepwil V BPJS kesehatan Pemprov. Jabar Siswandi, Asdep Kewilayahan R.R Sinom Priyanti.
Kepala Dinkes Pemprov. Jabar Dokter R. Vini Adiani Dewi mengungkap datangnya tim Jamkeswatch tentu mesti disambut dengan baik, karena mereka (Jamkeswatch) yang terus berjuang membantu masyarakat untuk mendapatkan hak layanan kesehatan.
“Ada berapa point yang kita bahas hari ini bersama tim Jamkeswatch yang datang dari berbagai daerah diantaranya dari Bekasi, Karawang, Subang, Bogor, Depok, dan Bandung. Kami bangga bisa diskusi bareng tim Jamkeswatch membahas layanan kesehatan di Jabar biar lebih baik lagi. Kita semua punya Orientasi yang sama agar bagaimana layanan kesehatan di Jawa Barat lebih bagus, mudah diakses, dan bisa dinikmati secara merata tanpa ada tebang pilih,” ucap dr.R. Vini Adiani Dewi.
Lebih lanjut, Kadinkes pun menyinggung persoalan kasus korban kekerasan yang menimpa Dhevin Akbiral Nurshadi warga kabupaten Subang yang di rawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta.
“Pada dasarnya kita dari Dinkes tentu sesuai dengan aturan yang ada, dalam hal ini pemerintah pun menunjuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai penanganannya. Tentu Dinkes akan memfasilitasi berdasarkan laporan LPSK sebelumnya termasuk koordinasi dengan temen-temen Jamkeswatach,” urai Kadinkes dengan nada santun.
Di tempat yang sama Sekertaris Jendral Dewan Pimpinan Nasional (Sekjen DPN) Jamkeswatch Abdul Gofur SH menegaskan dengan hasil dari Audiensi yang dilakukannya akan segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Adanya beberpa wilayah di Jawa Barat belum ada program “Universal Health Coverage”(UHC) tentu hal ini mesti jadi perhatian serius Pemprov. Jabar. Ketika tim kami dari Jamkeswatch menemukan aduan dari masyarakat yang wilayahnya belum UHC kami pun harus mencari berbagai cara agar masyarakat tersebut bisa berobat ke Rumah Sakit,” tutur pria asal Bekasi itu.
Gofur menilai, anggaran yang disediakan pemprov. Jabar untuk kesehatan masyarakat pasti bisa memenuhi sesuai kebutuhannya.
“Terjadinya peserta BPJS Kesehatan Segmentasi Penerima Bantuan Iuran (PBI ) APBN/APB yang di Non Aktifkan tentu menjadi kado pahit di awal tahun 2025. Banyak masyarakat yang merasa dirugikann ketika mau berobat BPJSnya Non Aktif, hingga untuk melakukan Re-Aktivasinya pun bukan perkara yang mudah,” tegas Abdul Gofur. (Jhole)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com