Pekanbaru, KpOnline-
Rencana aksi besar akan digelar oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Riau di Kantor Gubernur Provinsi Riau dalam waktu dekat. Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, sebagai bentuk konsolidasi perjuangan buruh untuk mendorong perubahan kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada pekerja. Mobilisasi massa direncanakan melibatkan berbagai elemen serikat pekerja lintas sektor di wilayah Riau, Selasa (31/03).
Aksi tersebut mengusung dua tuntutan utama sebagaimana tertuang dalam instruksi organisasi, yakni mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai rekomendasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, serta menolak praktik outsourcing dan upah murah yang masih marak terjadi. FSPMI menilai kedua isu ini menjadi akar persoalan ketidakadilan yang dialami buruh di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau.
Menurut Satria Putra, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk tekanan moral dan politik agar pemerintah daerah menyuarakan aspirasi buruh ke tingkat nasional. “Kami ingin memastikan bahwa negara hadir melindungi pekerja. Penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah adalah harga mati demi masa depan buruh yang lebih layak,” tegasnya dalam pernyataan kepada media.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi perburuhan di Provinsi Riau saat ini masih diwarnai ketimpangan. Banyak pekerja yang berstatus kontrak jangka pendek tanpa kepastian kerja, serta menerima upah yang tidak sebanding dengan beban kerja dan kebutuhan hidup. Hal ini, menurutnya, menjadi alasan kuat bagi FSPMI untuk terus menggalang kekuatan dan melakukan aksi kolektif.
Sementara itu, Ketua KC FSPMI Kabupaten Pelalawan, Yudi Efrizon, menyatakan bahwa pihaknya siap mengerahkan anggota untuk turut serta dalam aksi tersebut. Ia menilai momentum ini penting untuk menunjukkan solidaritas buruh dari daerah. “Kami di Pelalawan merasakan langsung dampak sistem kerja yang tidak adil. Aksi ini adalah bentuk perlawanan sekaligus harapan agar kebijakan berubah ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Yudi juga menyoroti bahwa sektor industri di Pelalawan, khususnya perkebunan dan manufaktur, masih menghadapi persoalan klasik seperti outsourcing berlapis dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Menurutnya, tanpa intervensi kebijakan yang tegas, kondisi ini akan terus merugikan pekerja dan memperlebar kesenjangan sosial di daerah.
Dengan persiapan yang matang, FSPMI Riau berharap aksi di Kantor Gubernur nantinya berjalan tertib dan mampu menyampaikan pesan kuat kepada pemerintah. Konsolidasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Satria Putra diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak buruh serta mendorong perubahan nyata bagi kesejahteraan pekerja di Riau dan Indonesia secara luas.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com