Bekasi, KPonline – Anggaran Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026. Pagu anggaran yang semula sekitar Rp 800 miliar pada 2025, kini menjadi sekitar Rp 460 miliar.
Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan bahwa dana yang benar-benar dapat dikelola untuk program jalan dan jembatan tahun ini hanya sekitar Rp 313,86 miliar.
“Tentunya penurunan ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah memperbaiki kerusakan jalan yang masih luas,” kata Henri.
Menurut dia, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pekerjaan fisik. Dana itu juga mencakup perencanaan teknis, pengawasan, survei, pengelolaan laboratorium, hingga operasional Unit Reaksi Cepat (URC).
“Khusus untuk pekerjaan fisik jalan hanya sekitar Rp 178,16 miliar,” ungkapnya.
Henri mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama percepatan pembangunan infrastruktur. Terlebih, sebagian dana baru tersedia pada termin ketiga dan keempat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Persoalan semakin kompleks karena kerusakan jalan tidak hanya disebabkan faktor usia infrastruktur, tetapi juga dampak banjir dan genangan di sejumlah wilayah. Kerusakan akibat bencana tersebut belum tercantum dalam perencanaan awal Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026.
Pemerintah daerah pun, kata dia, mengajukan pergeseran anggaran darurat yang saat ini masih menunggu persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan data SDABMBK, total panjang jalan Kabupaten Bekasi mencapai 1.077,39 kilometer pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,98 persen atau 797,39 kilometer berada dalam kondisi baik. Namun, sekitar 26,02 persen atau 280,31 kilometer masih dalam kondisi kurang baik.
Kerusakan berat mendominasi dengan panjang 196,67 kilometer atau 18,28 persen, sementara jalan rusak ringan tercatat 83,34 kilometer atau 7,73 persen. Kerusakan jalan di tahun ini bertambah, dan kemantapan jalan Kabupaten Bekasi jadi menurun pasca banjir.
Ke depan, pemerintah menargetkan program perbaikan dan rekonstruksi bertahap guna menjaga konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com