Alkisah Mudik Berempat Pulang Berenam: Magnet Upah Kota di Tengah Pincangnya Pembangunan Daerah

Alkisah Mudik Berempat Pulang Berenam: Magnet Upah Kota di Tengah Pincangnya Pembangunan Daerah
Foto ilustrasi

Purwakarta, KPonline–Sebuah fenomena klasik kembali berulang di terminal, stasiun, dan pelabuhan pasca-libur Lebaran. Jika saat mudik sebuah keluarga berangkat dengan jumlah empat orang, tak jarang saat kembali ke kota, jumlahnya bertambah menjadi enam orang. Dua orang tambahan tersebut biasanya adalah kerabat atau tetangga dari kampung halaman yang mencoba mengadu nasib di megapolitan.

Fenomena bawa saudara ini bukan sekadar tradisi, melainkan cermin retaknya pemerataan ekonomi antara pusat dan daerah.

Magnet Upah dan Daya Tarik Kota Tak bisa dipungkiri, selisih upah minimum yang mencolok menjadi magnet utama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata upah buruh di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan upah di wilayah perdesaan Jawa Tengah atau Jawa Timur.

Upah di kota masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa. Meski biaya hidup tinggi, sisa penghasilan yang bisa dikirim ke kampung (remitansi) dianggap jauh lebih besar daripada bekerja sebagai buruh tani atau serabutan di desa.

Minimnya Lapangan Kerja di Kampung Halaman

Masalah utamanya bukan sekadar keinginan warga desa untuk pergi, melainkan ketiadaan pilihan di tempat asal. Minimnya lowongan kerja yang layak di daerah membuat angkatan kerja muda merasa “terusir” secara ekonomi.
Di banyak desa, sektor pertanian yang dulunya menyerap tenaga kerja kini semakin menyusut akibat alih fungsi lahan dan kurangnya modernisasi. Sementara itu, sektor industri manufaktur maupun jasa masih sangat terpusat di kawasan-kawasan industri besar yang dekat dengan pelabuhan dan akses logistik utama.

Pembangunan yang Belum Merata
Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia masih menunjukkan wajah yang belum merata. Meskipun infrastruktur fisik seperti jalan tol trans-Jawa telah tersambung, hal tersebut belum serta-merta diikuti dengan persebaran pusat ekonomi baru di daerah-daerah penyangga.

Selama investasi tidak masuk ke pelosok desa untuk menciptakan lapangan kerja formal, maka gelombang urbanisasi pasca-mudik akan terus terjadi.

“Urbanisasi adalah indikator bahwa pembangunan kita masih bersifat Jakarta-sentris atau Pulau Jawa-sentris. Selama pabrik dan kantor pusat hanya ada di kota besar, warga desa akan selalu melihat kota sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan”

Kisah “berangkat berempat pulang berenam” adalah potret nyata harapan yang dipaksakan. Ini adalah pengingat bagi pemerintah bahwa tugas besar berikutnya bukan hanya membangun jalan menuju desa, tetapi memastikan ada pekerjaan yang layak bagi mereka saat jalan itu membawa mereka kembali pulang.

​Analisis mendalam terhadap tren urbanisasi pasca-lebaran menunjukkan beberapa faktor kunci yang menjadi pemicu utama:

​•Kesenjangan Upah Minimum (UMK) yang Curam Data menunjukkan disparitas upah yang sangat lebar. Sebagai contoh, UMK di wilayah ring satu industri seperti Bekasi atau Karawang dapat mencapai angka Rp5,2 juta hingga Rp5,3 juta. Bandingkan dengan UMK di daerah basis asal pemudik di Jawa Tengah atau DIY yang masih berada di kisaran Rp2 juta hingga Rp2,1 juta. Selisih lebih dari 150% ini menjadi alasan rasional bagi warga desa untuk meninggalkan kampung halaman demi kesejahteraan yang lebih baik.

•​Tergerusnya Sektor Pertanian di Pedesaan Minimnya lowongan kerja di desa bukan hanya soal kurangnya pabrik, tetapi juga menyusutnya daya serap sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau proyek infrastruktur, serta rendahnya minat generasi muda (Z dan Milenial) terhadap sektor agraria yang dianggap kurang prestisius dan berisiko tinggi secara finansial, memaksa mereka mencari sektor jasa dan manufaktur di kota besar.

•Sentralisasi Industri dan Investasi Meskipun pemerintah gencar membangun infrastruktur, konsentrasi investasi masih terpaku di pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat dan Banten. Kurangnya insentif bagi investor untuk membangun industri manufaktur di wilayah pelosok atau luar Jawa mengakibatkan “pembangunan tidak merata” bukan sekadar slogan, melainkan realitas ekonomi. Lapangan kerja formal yang menawarkan jaminan sosial (BPJS) dan jenjang karier hampir seluruhnya menumpuk di pusat-pusat pertumbuhan lama.

•Faktor Psikologis: “Kesuksesan Visual” Pemudik Daya tarik kota juga diperkuat oleh keberhasilan visual para pemudik yang pulang membawa kendaraan baru atau perhiasan. Hal ini menciptakan efek domino bagi sanak saudara di desa. “Testimoni” keberhasilan dari mulut ke mulut ini sering kali menjadi pemicu utama mengapa satu keluarga yang mudik berempat, bisa kembali ke kota membawa dua anggota tambahan sebagai “titipan” untuk dicarikan kerja.

​•Minimnya Ekosistem UMKM dan Ekonomi Kreatif Daerah Di banyak daerah, ekosistem untuk mendukung wirausaha muda belum terbentuk dengan kuat. Akses modal yang sulit serta pasar yang terbatas di tingkat lokal membuat inovasi di desa jalan di tempat. Akibatnya, menjadi buruh pabrik di kota besar dianggap jauh lebih aman dan pasti daripada mencoba membangun usaha di kampung yang sepi pembeli.

​Singkatnya, Fenomena berangkat berempat pulang berenam adalah sinyal keras bagi pembuat kebijakan. Selama kebijakan ekonomi tidak mampu menarik industri keluar dari pusat-pusat kota besar, urbanisasi akan terus menjadi beban sekaligus harapan bagi jutaan rakyat Indonesia. Pembangunan sejati bukan hanya soal aspal yang mulus menuju desa, melainkan tentang memastikan roda ekonomi berputar di depan teras rumah warga desa itu sendiri.