Aktivis Serikat Pekerja & Partai Buruh Serukan Keadilan Sosial Bagi Perempuan

Jakarta, KPonline – Sejumlah perempuan dari berbagai aliansi serikat buruh dan perempuan Partai Buruh menggelar aksi damai memperingati International Women’s Day 2025 di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Dalam aksinya para perempuan sepakat momentum International Women’s Day 2025 untuk menegaskan kembali bahwa kebebasan, kesetaraan dan keadilan sosial hanya dapat diwujudkan melalui perjuangan kolektif perempuan.

Hari Perempuan Internasional diperingati pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya sebagai momentum untuk mengingatkan dunia bahwa perjuangan kesetaraan gender masih jauh dari selesai.

Bagi perempuan pekerja, International Women’s Day 2025 memiliki arti penting, karena mengangkat isu-isu mendasar seperti upah yang setara, perlindungan dari kekerasan di tempat kerja, cuti melahirkan yang layak, hingga kesempatan yang adil dalam kepemimpinan.

Koordinator aksi, Rosa Febrianti mengatakan bahwa sistem kerja masih sering diskriminatif dan penuh ketidakpastian.

“Maka dalam aksi Hari Perempuan Internasional 2025 kami lakukan konsolidasi untuk para aktivis perempuan agar menegaskan bahwa hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia,” kata Rosa.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Serikat pekerja di Indonesia terus berperan aktif memperjuangkan hak-hak perempuan melalui berbagai cara. Mulai dari mendorong klausul perlindungan perempuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), mengadvokasi penerapan dan mendesak ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, hingga menyelenggarakan pendidikan gender bagi anggota serikat pekerja.

“Selain itu, serikat pekerja juga berupaya memastikan keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi agar suara mereka semakin kuat dalam proses perundingan,” tegas Rosa.

Meski tantangan masih besar, gerak kolektif ini membuktikan bahwa perlindungan dan keadilan bagi pekerja perempuan hanya bisa tercapai jika serikat pekerja menjadikan isu gender sebagai bagian utama dari agenda perjuangan.

“Tanpa perlindungan bagi perempuan pekerja, tak ada keadilan sosial. Tanpa keadilan sosial, mustahil ada kemajuan dan kesejahteraan bagi semua,” pungkasnya. (Yanto)