Karawang, KPonline – Konsolidasi ideologi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Aula KH. Ahmad Dahlan, Rest Area Masjid Al Ghammar, Karawang Barat, Kamis (14/8), menjadi ajang peringatan serius bagi seluruh buruh di Jawa Barat.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat, Suparno, S.H., menegaskan bahwa rencana DPR membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru bukanlah perkara sepele. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengatur nasib buruh hingga dua dekade ke depan.
“Kalau undang-undang ini disahkan tanpa mengakomodasi kepentingan pekerja, dampaknya akan kita rasakan selama 20 tahun ke depan. Kita tidak bisa diam. Tanggal 28 Agustus nanti, aksi kita ke Jakarta harus total,” seru Suparno di hadapan sekitar 80 peserta konsolidasi Idiologi FSPMI ini.
Menurutnya, perjuangan ini adalah pertarungan kelas antara pekerja dan pengusaha. Ia mengingatkan bahwa selama masih berstatus buruh, maka perjuangan tidak boleh berhenti. “Berhenti berjuang sama saja berhenti membela masa depan keluarga kita,” tegasnya.
Suparno juga mengkritik kebijakan pemerintah satu dekade terakhir yang dinilainya merugikan rakyat. Ia menyinggung kenaikan harga kebutuhan pokok, skandal korupsi di sektor energi dan tambang, hingga pelemahan KPK. “Ibarat rumah, 10 tahun lalu rumah kita dirubuhkan. Sekarang direnovasi, tapi fondasinya tetap harus kita jaga,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia membeberkan bahwa FSPMI bersama KSPI, Majelis Nasional, dan elemen serikat lainnya telah menyiapkan draf tandingan terhadap rancangan undang-undang pemerintah. Draf tersebut disusun tim finalisasi yang dipimpin Sekjen FSPMI, Sabilar Rosyad, S.H., dan telah rampung beberapa minggu lalu.
Menutup sambutannya, Suparno mengajak seluruh buruh untuk merapatkan barisan. “Kawan-kawan, satukan kekuatan. Jangan sampai kita mewariskan kesengsaraan kepada generasi mendatang,” pungkasnya
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
