Torehan Keresahan di Tengah Corona

  • Whatsapp

Bandung, KPonline – Memperhatikan penyebaran Covid-19 yang semakin massif, hingga per tanggal 30 Maret 2020 terdapat 1414 Kasus dengan rincian: meninggal 122, sembuh 75, poitif 1217, yang tersebar di hampir seluruh Provinisi yaitu 31 Provinsi. Dengan demikian, sekiranya Pemerintah harus mengambil kebijakan secara cepat dan cermat untuk menangani dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Sebaiknya Presiden segera menggunakan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, sehingga dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu. Karena Pasal 12 dan 22 UUD 1945 sebaiknya tidak hanya dilihat dalam perspektif security approach, terkait darurat sipil, militer, dan perang”, namun harus juga dibaca dalam perspektif non security approach, seperti saat ini krisis Covid-19.

Dengan demikian “state of civil emergency”, “de staat van beleg” (state of emergency), sama artinya dengan jenis-jenis keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 Prp Tahun 1959, ancaman bahaya dalam keadaan darurat dapat timbul karena bencana non alam seperti Covid-19, ditambah lagi penguatan kondisi darurat juga dinyatakan oleh WHO, yang menyatakan bahwa Covid-19 meyebabkan “Public health emergency of international“ atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia”.

Dengan demikian maka kebijakan pemerintah juga harus menggunakan instrument yang kuat, agar resources yang ada difokuskan untuk ‘berperang’ dengan Covid-19.

Keadaan darurat yang menunjukan keadaan ‘bahaya’ ini dapat dilihat dalam 3 (tiga) perspektif, diantaranya adalah Pertama, adanya kepentingan yang mendesak dan memaksa untuk melakukan penanganan dan penanggulangan, karena terdapat ribuan korban yang terpapar serta puluhan warga meninggal dunia, Kedua, ada unsur keterbatasan waktu bagi pemerintah untuk menangani dan menanggulangi, karena dengan jumlah penduduk dan luas wilayah bahkan Indonesia yang keberadaanya sebagai Negara yang memiliki 17.504 pulau, Ketiga, keadaan merupakan kebutuhan yang mengharuskan negara melakukan penyelesaian secara cepat, karena Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan diseluruh Dunia yang gaya penyebarannnya sangat massif.

Berdasarkan konvensi dalam Hukum Internasional yaitu International Covenant for Civiland Political Rights (ICCPR) keadaan darurat diistilahkan sebagai staatvanoorlog en beleg (SOB) atau juga disebut state of emergency, dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR,  yang dimaksud dengan keadaan darurat yaitu “situasi yang mengancam terhadap kehidupan bangsa dan keberadaannya”.

Perkembangan Covid-19 harus dimaknai sebagai keadaan darurat yang merupakan keadaan adanya pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, karena keadaan adanya ancaman terhadap kehidupan suatu bangsa yang berpengaruh pada seluruh populasi atau seluruh atau sebagian wilayah suatu negara.
“State of emegency” ini  diatur dalam Pasal 12 UU 1945, namun dengan menggunakan kalimat “keadaan bahaya”, jika dikaitkan dengan Pasal 22 UUD 1945, maka mengenai noodverordeningsrecht (regulasi mendesak) dari presiden, bahwa Pasal 12 UUD 1945 menyebutkan b syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pada saat ini undang-undang yang berlaku adalah UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, terjadi apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

3. hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang keadaan darurat diantaranya adalah, Pertama, UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 27 Tahun 1997 disebutkan bahwa keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya.

Kedua, Pasal 1 angka 19 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Berdasarkan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945 ditafsirkan, karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah secara cepat namun UU yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga terjadi kekosongan hukum.

Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh Presiden dalam Perppu adalah adalah:
Untuk melakukan perubahan APBN 2020 (APBNP), yang berisikan:

1. melakukan Perubahan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU No 20 Tahun 2019 yang semula menyatakan bahwa: Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: c. “pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penanggulangan bencana alam” sehingga berubah menjadi “Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: c. “pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penanggulangan bencana alam dan/atau bencana non alam”

2. Melakukan realokasi dan recofusing Anggaran APBN untuk difokuskan kepada penanganan dan penangulangan Covid-19, misalnya terhadap Anggaran Infrastrktur, Pertahanan (alutsista) dll, termasuk juga yang bersifat non-budgeter (non APBN), seperti anggaran SIM dan BPKB dll.

b. Mengubah penjelasam Pasal 12 ayat (3) dan penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, terkait dengan pembatasan devisit anggaran maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.menjadi paling sedikit 8%.

c. Membentuk tim yang mengakomodasi keterwakilan Pemerintahan vertical yaitu Provinsi, Kabupaten/kota dan Desa, serta melekatkan Lembaga polisional sebagai pendamping dalam rangka mengakselerasi stimulus.

d. Mengatur teknis dan tata cara penanganan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur melaui pembentkan PP sebagaimana diperintahkan oleh UU 16 Tahun 2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan.

e. Menetapkan PP tentang Karantina Wilayah sebagian atau keseluruhan dengan menggunakan parameter yang jelas, sehingga karantina wilayah tidak dipahami harus dilaksanakan serempak kepada 34 provinsi.