Tidak ada Titik Temu, Buruh PT. Maruni Daya Sakti Rencanakan Mogok Kerja

Jakarta, KPonline – Para pekerja / Buruh PT. Maruni Daya Sakti yang mengerjakan Glass, Ceramics & Concrete di Jalan Raya Peternakan III, Jakarta Barat. Aksi hampir bulan ini berdatangan dari para buruh untuk bersolidaritas kepada para pekerja tersebut yang beranggapan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat di undang – undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Yasin mengatakan “Ya, karena audiensi sebelumnya tidak menghasilkan titik kesepakatan”. jelasnya

Bacaan Lainnya

’’Bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut berdalih dengan tidak lulus Assesment, sedangkan saya bersama Kawan – kawan bekerja sudah puluhan tahun’’, ujarnya. pada awak media Senin (25/7/22).

Lanjutnya ‘’Kami juga menyurati perusahaan untuk di ajak berunding Bipartit guna untuk membahas Nota Khusus dan Anjuran tetapi 2 kali kami menyurati perusahaan untuk  Bipartit pertama di tolak dan yg ke dua kami ajukan kembali Bipartit ke 2 diterima disaat perundingan perusahan tetap menolak menjalankan 2 surat yang di keluar oleh Sudinakertrans dan Energi Jakarta Barat”, tegasnya Yasin.

Hal yang sama disampaikan Agus M. Salim Staf Hukum dan Advokasi DPP-FBTPI “Status hubungan kerja para pekerja sebelumnya tidak jelas dan saling lempar tanggung jawab antara perusahaan SPM’’, jelasnya

Kini sudah ada kepastian melalui Nota Penetapan dari pengawasan Sudinakertrans dan Energi Jakarta Barat. bahwa para pekerja tersebut beralih kepada pemberi pekerjaan dalam hal ini PT. Maruni Daya Sakti.

‘’Di tengah upaya hukum yang sedang berjalan tiba-tiba pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, dengan dalih tidak lulus Assesment. Padahal, Status hubungan kerja masih menjadi status Quo artinya biarkan upaya hukum berjalan sampai ada kepastian hukum  tetap. seharusnya menghargai proses hukum dan tidak ada pemutusan hubungan dengan dalih apapun”, Tegasnya M. Haerull Andri Sekjen DPP-FBTPI.

Selama putusan tersebut dikeluarkan pihak Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat dimana pihak perusahaan belum menjalankan Nota Penetapan dari pengawasan, maka para buruh / pekerja tetap berada di depan perusahaan.

Dan rencana kamis 28 Juli 2022 akan mengadakan rapat pimpinan komisariat membahas evaluasi selama aksi tersebut, serta rencana pemogokan kerja.

Pos terkait