Jakarta, KPonline – Ketika menyampaikan orasi di depan PN Jakarta Pusat, Selasa tanggal 16 November 2017, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa semua Gubernur saja. Semuanya tunduk pada kepentingan kaum pemodal dan tidak berpihak kepada kaum buruh.
“Tidak hanya gubernur Ahok di Jakarta. Gubernur Ahmad Heryawan di Jawa Barat, Gubernur Soekarwo di Jawa Timur, dan Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, semuanya sama. Sama-sama tunduk pada kepentingan pemodal,” katanya.
Pernyataan ini disampaikan Iqbal, menyusul penetapan UMK di beberapa provinsi, berdasarkan formula PP 78/2015. Padahal di beberapa Kab/kota, sudah ada kesepakatan antara Pemerintah, Apindo, dan Pekerja yang duduk dalam Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk menetapkan Kenaikan UMK lebih besar dari formula PP 78/2015.
“Bagaimana mungkin sebuah kesepakatan bisa dengan mudah dianulir? Katanya mau menggunakan dialog sosial, tetapi hasil dialog sama sekali tidak dihormati,” kecam Iqbal.
Sebagai Gubernur, kata Iqbal, seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Sedangkan PP 78/2015, yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid IV, lebih sebagai kebijakan untuk melindungi kepentingan pengusaha. Jadi, menggunakan PP 78/2015 dalam menentukan kenaikan upah minimum, sama saja berpihak kepada kepentingan kaum pemodal.
Atas dasar hal itu, Iqbal menyerukan kaum buruh untuk bersatu dan membangun kekuatan politiknya sendiri.
Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, ketika saat ini kaum buruh begitu keras menolak Gubernur Ahok, itu bukan karena ada dendam pribadi. Penolakan buruh terhadap Ahok lebih pada kebijakannya yang selama ini merugikan kaum buruh, seperti memutuskan UMP lebih rendah dari Karawang dan Bekasi. Pun tidak hanya Ahok, aksi besar kaum buruh juga ditujukan kepada Aher, Ganjar, bahkan Soekarwo. (*)
