Batam,KPonline – Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepri, Amjon mengatakan, Pemprov Kepri siap menerima konsekuensi digugat dan didemo masyarakat atas kebijakan gubernur yang menyetujui kenaikan tarif listrik Batam.
“Pemerintah siap menghadapi gugatan hukum dan aksi demo apabila masyarakat Batam atas kebijakan gubernur menyetujui kenaikan tarif listrik Batam,” katanya di Gedung Daerah Tanjungpinang di kutip dari sindonews
Menurut Amjon, kenaikan tarif listrik Batam ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kebijakan gubernur untuk menyetujui kenaikan tarif listrik Batam sudah dilakukan melalui kajian dan pertimbangan. Salah satunya kondisi PLN Batam yang sedang kesulitan dan terancam bangkrut, karena selama sembilan tahun tak pernah menaikkan tarif listrik.
Selama itu, masyarakat Batam membayar listrik di bawah tarif nasional. Sementara daerah lainnya seperti Belakangpadang, Karimun, dan Bintan sudah dikenakan tarif nasional.
“Kalau ada yang merasa keberatan dengan kebijakan gubernur dan akan melakukan aksi demo atau ada yang menggugat secara hukum, itu merupakan hak semua warga negara. Kami tetap akan melaksanakan (kenaikan tarif listrik Batam) ini demi kebaikan bersama,” tegasnya.
Disinggung terkait tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu dalam kenaikan tarif listrik Batam, Amjon mengaku bahwa itu sudah dilakukan. Sebab pembahasan kenaikan tarif listrik Batam sudah berjalan selama tiga belas bulan atau setahun lebih. Pembahasan itu melibatkan semua unsur, seperti DPRD Kepri, Yayasan Lembaga Konsumen, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bank Indonesia, serta telah diberitakan semua media.
“Jadi tidak perlu disosialisasikan lagi. Masa kami harus sosialisasi akbar dan mengumpulkan masyarakat Batam lalu mengumumkan pakai pengeras suara dan dilakukan di lapangan,” katanya dengan nada tinggi.
Amjon menjelaskan, gubernur telah meminta komitmen PLN Batam untuk meningkatkan pelayanan, sehingga sebanding dengan apa yang dibayarkan masyarakat. Gubernur juga meminta PLN Batam agar membantu upaya menerangi wilayah Kepri yang belum ada listriknya.
“Jadi harus ada imbal baliknya bagi kesejahteraan masyarakat Kepri,” jelasnya.
Direktur Utama PLN Batam, Dadan Koerniadipoera juga mempersilakan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan protes atas kenaikan tarif listrik Batam tersebut. “Pak Gubernur bilang tarif naik tetapi tetap terang atau tidak naik tetapi jadi gelap. Kan PLN membutuhkan biaya untuk operasional dalam memproduksi listrik itu,” katanya usai bertemu gubenrur.
Menurut Dadan, apabila tarif listrik Batam tidak dinaikkan, maka PLN Batam tidak ada biaya untuk membeli bahan bakar dan lainnya. Apalagi kenaikan tarif listrik Batam masih di bawah tarif nasional. Kalaupun ada keuntungan, PLN Batam akan memberikan kontribusi bagi Kepri dengan menerangai daerah yang belum ada listriknya.
“Soal sosialisasi kan selama ini sudah dilakukan sejalan dengan masa pembahasan. Pembahasannya sendiri berjalan selama setahun lebih, sehingga saya kira masyarakat sudah mengetahuinya,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Dadan, PLN Batam tetap akan sosialiasi yang dilakukan sambil berjalan, karena situasinya tidak pas dan mendesak. Dalam surat keputusan (SK) sendiri menyebutkan bahwa kenaikan tarif listrik Batam berlaku mulai 1 April 2017.
“Kami menjalankan itu atas keputusan gubernur. Kami akan tetap melakukan sosialisasi, sebab kami ini perusahaan penyedia infrastruktur untuk publik, sehingga harus disosilisasikan,” tegasnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengaku telah menyurati dan meminta gubernur untuk meninjau kembali kenaikan tarif listrik Batam. Ia menilai kenaikan tarif listrik Batam tidak tepat, di tengah lesunya perekonomian masyarakat Batam. Kenaikan tarif listrik juga dipastikan akan berdampak pada semua sektor, seperti naiknya harga barang dan inflasi.
“Sampai saat ini PLN Batam juga belum melakukan sosialisasi atas naiknya tarif listrik Batam,” katanya
